Kajian: Kuota Pengunjung Taman Nasional Komodo Maksimal Hanya 219 Ribu Orang per Tahun

Kajian juga merekomendasikan jumlah kunjungan di Pulau Padar dapat ditambahkan 2 – 2,5 kali lipat dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait penyesuaian daya dukung. Misalnya, infrastruktur, seperti penambahan jumlah pos di area trekking, sarana sanitasi dan MCK, safety trekking seperti tali, jumlah ranger serta tenaga medis atau ruang khusus untuk kesehatan.

"Penerapan kebijakan kuota pengunjung dengan sistem digitalisasi/elektronik tersebut tentunya tidak akan mengurangi akses maupun peluang pendapatan masyarakat setempat dari berbagai aktivitas wisata alam di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo," terang Wamen Alue.

"Dengan pengelolaan tersebut diharapkan kegiatan wisata tetap berjalan dengan baik, sehingga masyarakat akan mendapatkan multiplier effect berupa pendapatan, dan kelestarian satwa dan habitat komodo tetap terjaga," tambahnya.

Ia menyebutkan penerapan kuota pengunjung sudah saatnya dilakukan secara digital untuk mempermudah layanan dan mengakomodasi kebijakan penetapan kuota pengunjung. Penerapan layanan kunjungan secara digital, baik dalam proses booking online maupun e-ticketing dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain terkait, antara lain Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT).

Namun, Alue menegaskan penerapan hal-hal tersebut di atas memerlukan tahapan-tahapan sosialisasi dan uji coba yang prosesnya akan disusun bersama para pihak dengan dikoordinir Ditjen KSDAE, dalam hal ini Balai TN Komodo dan Pemerintah Provinsi NTT.

Senada dengan hal itu, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut mendukung pelaksanaan pembatasan pengunjung dengan sistem digitalisasi manajemen pengunjung dengan mengimplementasikan program Experimentalist Valuing Environment (EVE). Menurut dia, yang terpenting adalah komodo bersama seluruh ekosistem, termasuk burung kakak tua, kelelawar, dan rusa di TN Komodo, wajib dilestarikan.

"Hutan dan lingkungan lautnya juga kita harus lestarikan bersama semua yang ada di sana, kami serahkan kepada ahlinya, dari kesimpulan kajian yang ada itulah kita ambil untuk kita gunakan (sebagai kebijakan) yang secepat-cepatnya dan seadil-adilnya," jelas Wagub NTT. 

Melalui program EVE, sambung dia, biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung tidak hanya diperuntukkan untuk biaya perjalanan dan biaya-biaya lainnya di Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo (transportasi darat/bandara/pelabuhan), tetapi juga dapat berkontribusi dalam upaya konservasi/pelestarian komodo serta pemberdayan masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo.

Taman Nasional atau TN Komodo merupakan salah satu kawasan konservasi yang termasuk dalam Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo bersama 4 DPSP lainnya yaitu Borobudur, Mandalika, Danau Toba dan Likupang. Penetapan DPSP Labuan Bajo-Flores tidak terlepas dari keberadaan satwa komodo di TN Komodo yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, khususnya dari mancanegara.

Berdasarkan hasil kegiatan monitoring intensif pada populasi biawak komodo di TN komodo oleh para ranger Balai TN Komodo dan peneliti dari Yayasan Komodo Survival Program (KSP) trend dugaan populasi biawak komodo di TN Komodo selama empat tahun terakhir dalam keadaan stabil dengan kecenderungan sedikit peningkatan.

Dalam pemanfaatan kawasan khususnya wisata alam secara lestari/berkelanjutan, Balai TN Komodo selaku pemangku kawasan telah melakukan berbagai hal. Mereka melakukan antara lain, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan biawak komodo bersama Yayasan KSP, manajemen perairan bersama mitra, pemantauan sarang bertelur penyu dan kalong, patroli pengamanan, pembentukan Masyarakat Peduli Api, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya.

Berdasarkan data kunjungan pariwisata ke TN Komodo, tren jumlah pengunjung selalu meningkat sejak 2010 hingga 2019. Walaupun sempat mengalami penurunan imbas pandemi Covid-19, tren kunjungan mulai kembali naik sejak 2021.

Lokasi Taman Nasional Komodo berada di Pulau Komodo, Rinca, Pudar, dan Banta, serta seluruh perairan di kawasan itu. Tepatnya di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengelolaan taman nasional ini di bawah kendali Balai Taman Nasional Komodo yang merupakan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.