Indonesia Jadi Tuan Rumah COP-4 Konvensi Minamata, Bakal Bahas Dana Penanganan Limbah Merkuri di Bali

Pertemuan COP-4.2 diusulkan untuk membahas beberapa isu antara lain, penambahan peraturan tentang penggunaan bahan tambahan merkuri sebagai produk yang harus dilarang, penambahan peraturan untuk proses yang menggunakan merkuri (biasanya industri manufaktur), serta pedoman penyusunan national action plan pada sektor pertambangan emas skala kecil.

Muhsin Syihab, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga, mengatakan latar belakang dari konvensi ini salah satunya mengenai perdagangan ilegal merkuri merupakan ancaman terhadap kesehatan, terutama kesehatan anak-anak dan perempuan.

"Penggunaan merkuri yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan cacat pada janin, menusia, bahkan kematian. Selain itu, dapat mengancam lingkungan hidup," ujar Muhsin.

Muhsin menambahkan bahwa perdagangan ilegal merkuri masih saja terjadi, termasuk di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Umumnya, perdagangan ini ada di negara-negara berkembang dan terjadi secara lintas batas sehingga, perlu adanya kerja sama internasional.

Dalam COP-4 Konvensi Minamata, pemerintah Indonesia ingin mencapai empat hal, yakni kontribusi Indonesia dalam mempertegas komitmen untuk upaya pengurangan dan penghapusan merkuri dan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani merkuri. Selanjutnya, sebagai wujud pengakuan dunia internasional dan mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam lingkungan hidup secara global.

Secara langsung, konvensi ini dapat bermanfaat dalam mendongkrak perekonomian Bali dan sekitarnya sebagai bagian dari program pemulihan perekonomian nasional serta meningkatkan dukungan internasional terhadap pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia.

"Kita ingin mengirim pesan yang kuat kepada masyarakat internasional bahwa diplomasi lingkungan hidup kita bekerja dengan baik, tidak hanya bagi sesama negara berkembang bahkan kepada negara maju," kata Muhsin.

"Keberhasilan kesuksesan COP-4 menjadi parameter utama terhadap kondisi yang kondusif terhadap pergerakan ekonomi kita. Mengirim sinyal yang kuat kepada masyarakat yang luas bahwa Indonesia is open for business now," imbuh dia.  (Gabriella Ajeng Larasati)