Langkah KAI Tekan Pergerakan Masyarakat Selama PPKM Darurat

Langkah selanjutnya yang dilancarkan KAI, yakni memperketat persyaratan naik kereta api jarak jauh. Bagi pelanggan KA jarak jauh di Pulau Jawa dan Sumatra diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam atau tes antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Khusus perjalanan KA jarak jauh di Pulau Jawa, pelanggan wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama. Setiap pelanggan juga diharuskan dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius, serta memakai masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut.

"Bagi pelanggan yang tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka tidak diperbolehkan naik KA dan tiket akan dikembalikan 100 persen," jelas Joni.

Meski kereta api jarak jauh kian sedikit dan persyaratan bagi calon pelanggan diperketat, KAI tetap mengetatkan protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan KAI diklaim mengurangi angka pergerakan masyarakat dengan kereta api.

Rata-rata harian jumlah pelanggan kereta api jarak jauh pada 3--10 Juli 2021 adalah 11.864 pelanggan, turun 69 persen dibanding rata-rata harian jumlah pelanggan pada Juni 2021, yaitu sebanyak 38.282 pelanggan. Joni menambahkan jumlah pelanggan KA Lokal juga sudah mengalami penurunan sebesar 67 persen selama PPKM Darurat.

Dari sebelumnya rata-rata 48.213 pelanggan per hari pada Juni, jadi rata-rata 15.935 pelanggan KA per hari pada 3--10 Juli. Jumlah tersebut diprediksi akan terus menurun karena mulai periode 12--20 Juli KAI hanya memperbolehkan pekerja dari sektor esensial dan sektor kritikal yang dapat menggunakan KA Lokal pada masa PPKM Darurat.

Setiap pelanggan KA Lokal wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja, atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon dua (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

"Pada masa PPKM Darurat, KAI fokus untuk menekan mobilitas masyarakat melalui kereta api, namun tetap menyediakan konektivitas bagi masyarakat diperbolehkan sesuai persyaratan yang ditentukan," tutup Joni.