PR Besar Hari Peduli Sampah Nasional 2021, Pola Pikir Pengelolaan Masih Ketinggalan Zaman

Meski diakui belum berubah, Uso menyebut sudah ada pergerakan dalam adopsi pola sirkular, terutama lima tahun terakhir. Sejumlah masyarakat dan produsen mulai menunjukkan aksinya. Tapi, keterlibatan secara kolektif harus lebih digencarkan, mulai dari pemerintah hingga akademisi. 

Uso menilai sudah mendesak pemaksimalan sistem formal dalam pengelolaan sampah, seperti lewat bank sampah. Tapi, dalam situasi industri pengelolaan sampah masih didominasi bisnis informal, posisi pemulung dan pelapak jadi sangat vital. Namun, peran tersebut hingga kini masih dipandang sebelah mata.

"Pemulung beri kontribusi besar untuk industri daur ulang. 80 persen, tapi kontribusi mereka kurang dikenal. Pekerjaan pemulung dipandang sebelah mata, banyak yang jadi warga kelas dua," kata Alin Halimatussadiah, Ketua Kajian Ekonomi Lingkungan dari LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Dengan keberadaan para pemulung saja nyatanya belum mampu meningkatkan tingkat pengumpulan sampah di Indonesia. Alin merujuk data statistik yang menyebutkan collection rate sampah di Indonesia kurang dari 40 persen, di bawah negara-negara Asia Tengah dan Pasifik yang rata-rata sudah 70 persen.

"60 persen yang tak terkumpul akhirnya berceceran di mana-mana, termasuk ke laut," sahutnya.

Masalah kedua terkait pengelolaan sampah di Indonesia adalah tingkat daur ulang yang masih rendah. Data KLHK menyebut 11 persen, walau studi West Atlas menyebut 6,5 persen saja. Bandingkan dengan angka daur ulang Korea Selatan yang mencapai 50 persen dari total sampah yang dihasilkan, atau Kolombia yang sudah 20 persen.

"Kita belum terbiasa untuk memilah. Kalaupun memilah, stres juga, karena ujung-ujungnya dicampur lagi sampahnya," ucap Alin.

Alin mendorong agar ke depannya pemilahan secara bertahap bukan lagi dijadikan tindakan sukarela, tapi sebuah kewajiban dengan penegakan hukum yang tegas bagi setiap orang. Menuju tahap itu, pola pikir warga harus berubah. Mereka tak boleh lagi menganggap tindakan mereka harus dibayar dengan insentif.

"Rumah tangga ini maunya dibayar, padahal dari segi ekonomi, pemilahan ini seperti buang external negative. Tapi, banyak rumah tangga lihat sampah jadi beban, bukan semata uang, tapi lebih ke tenaga dan waktu," ujarnya.

Dari segi akademis, ia mendorong lebih banyak peneliti muda yang mau meriset tentang ekonomi sirkular pengelolaan sampah. Dengan data, akan lebih mudah merancang kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Di sisi lain, pemerintah dan produsen juga harus lebih berperan dalam menciptakan situasi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sirkular.

Ia juga menyinggung soal peningkatan kelayakan kerja dan insentif ekonomi bagi para pemulung yang sudah berkontribusi. Diharapkan hal tersebut bisa mengubah citra tentang pekerjaan pemulung, bahkan bisa diakui sebagai peran yang menjanjikan di masa depan.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs and Sustainability PT Unilever Indonesia, Tbk, Nurdiana Darus, mengatakan perusahaannya akan memberi pelatihan dan edukasi bagi para pemulung, khususnya yang tergabung di Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri. Ada tiga hal yang akan dilatih, yakni soal perilaku hidup bersih dan sehat, literasi keuangan, dan keterampilan komunikasi.

"PHSBS sangat penting. Agar mereka hadir jadi pebisnis, bukan hanya pemulung, perlu keterampilan mengatur keuangan dan negosiasi," ujar Ade, biasa disapa, sembari menyebut 3.000 orang ditargetkan jadi penerima manfaat.