Pekerjaan Rumah Utama Sandiaga Uno Sebagai Menparekraf Menurut PHRI

Sandiaga Salahuddin Uno — Sandiaga Uno saat berkunjung ke kantor Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Rabu (8/3). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Tantangan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang baru cukup berat. Di masa pandemi corona Covid-19, tugas Sandi harus memulihkan kondisi pariwisata saat ini.

"Kalau tidak pandemi, Sandi akan menjalankan program. Tapi sekarang kita tidak bicara program, tapi recovery. Kalau bukan masa pandemi, menjalankan program destinasi baru untuk meningkatkan wisman. Tapi sekarang program recovery, bagaimana mengembalikan sektor pariwisata kembali ke masa kejayaannya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusuf, kepada Liputan6.com, Selasa, 22 Desember 2020.

Selain itu, lanjut lelaki yang akrab disapa Alan itu, Sandi juga wajib mencari jalan agar para pekerja di sektor pariwisata bisa terserap kembali. Tugas lain yang harus diselesaikan Sandiaga Uno adalah membantu penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk Undang-Undang Cipta Kerja, khusus UMKM di sektor pariwisata.

"Itu belum selesai, bahkan belum mulai soal itu. Jadi, ada beberap hal yang juga berkaitan dengan regulasi juga. Di sektor pariwisata itu juga ada UMKM-nya. Soal itu belum ada pembahasan sama sekali," kata Alan.

RPP untuk Undang-Undang Cipta Kerja yang lain yang belum dibahas di antaranya soal lingkungan, pajak daerah, dan lain-lain. "Tapi kita belum mendapatkan pembahasan itu dari Kemenparekraf," imbuh Maulana.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Liburan Saat Pandemi, Ini yang Harus Dilakukan Saat Pulang

2 dari 3 halaman

Persoalan Lain

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno (Foto: Istimewa)

Maulana Yusran mengatakan saat ini prioritas yang harus dilakukan Sandiaga Uno adalah recovery. Selain itu, pihak PHRI juga membutuhkan pembahasan tentang regulasi.

"Soal pembahasan regulasi juga penting. Hal itu perlu dilakukan agar momentumnya tidak hilang. Kenapa saya katakan agar momentumnya tidak hilang? Karena kan rencananya pada Februari 2021 semua itu harus ditandatangani presiden," tutur Allan.

Seharusnya, sambung Allan, penyusunan RPP itu harus dilakukan segera karena waktunya semakin mepet. "Jadi, selain perlunya regulasi, juga perlu recovery pariwisata Indonesia. Jadi, banyak sekali persoalan pariwisata yang harus diselesaikan," imbuhnya.

3 dari 3 halaman