Pegiat Wisata Baduy Tanggapi Wacana Penghapusan Kawasannya dari Daftar Destinasi Wisata

Kabar Duka dari Baduy, Pemuka Adat Meninggal Dunia — Kampung adat Baduy luar. (Liputan6.com/Dinny Mutiah)

Liputan6.com, Jakarta - Baduy berada di persimpangan. Surat terbuka yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah dari Lembaga Adat Masyarakat ditanggapi pro-kontra oleh masyarakat, tak terkecuali mereka yang terlibat dalam usaha pariwisata.

Salah satu tanggapan disampaikan Mulyono Nasinah. Warga Baduy luar itu mengklarifikasi pemberitaan yang meminta agar kawasan adat tersebut dikeluarkan dari peta wisata.

"Surat ini memang benar adanya. Namun, ini bukan hasil dari kesepakatan tokoh adat dan pihak kelurahan, bahkan Jaro Saija (tokoh Baduy yang bertanggung jawab dalam urusan luar Baduy) sendiri baru tahu," tulis Mulyono lewat akun Instagram pribadinya, Selasa (7/7/2020).

Ia mengatakan, pihak adat yang menandatangani surat tersebut tidak mewakili warga Baduy secara keseluruhan. Juga, pengeluaran surat itu sebagai rencana tokoh-tokoh adat yang tertera dalam pemberitaan.

"Sekali lagi, kami pihak penggiat wisata baduy dan pihak kelurahan tidak diajak musyawarah oleh tokoh-tokoh adat yang menandatangani surat ini," sambung Mulyono.

Sebelumnya, Lembaga Adat Baduy mengeluarkan surat terbuka pada Presiden Joko Widodo. Mereka berharap kawasan Baduy dihapuskan dari daftar destinasi wisata, dan ditetapkan jadi cagar alam dan cagar budaya.

Dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Senin (6/7/2020), keputusan tersebut dicetuskan oleh Lembaga Adat Baduy dalam pertemuan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, Sabtu siang, 4 Juli 2020. Penyampaian surat didorong keinginan melestarikan tatanan nilai adat Baduy.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Suara dengungan jutaan lebah langsung menyambut mereka. Tak sedikit pula lebah-lebah yang menyengat para petani madu baduy itu.

2 dari 2 halaman

Warga Baduy Tak Nyaman

Lembaga Adat Baduy Minta Daerahnya Dihapus dari Daftar Destinasi Wisata — Pemuka adat Baduy membubuhkan cap jempol pada surat terbuka yang disampaikan untuk Presiden Joko Widodo. (dok. Heru Nugroho)

Masyarakat Baduy juga meminta agar pemerintah membantu menghapus data citra satelit pada mesin pencarian Google atau mengidentifikasinya sebagai area terlarang. Mereka juga meminta agar foto-foto sejumlah daerah adat di wilayah Baduy dihapus.

Jaro Saidi, salah satu pemangku adat di Baduy, mengatakan kehidupan masyarakat setempat terusik akibat masifnya informasi tentang Baduy di media sosial.

"Ketenangan mereka terusik karena foto-foto kawasan Baduy yang menggambarkan aktivitas sehari-hari sudah tersebar di internet, bahkan orang-orang bisa dengan mudah mencari informasi tentang Baduy di internet," tutur Jaro Saidi dalam pertemuan tersebut.

Kehadiran wisatawan ke wilayahnya, sambung Jaro Saidi, berimbas pada pelestarian lingkungan di Baduy. Tingkat pencemaran lingkungan di sana semakin mengkhawatirkan, lantaran banyak pedagang dari luar Baduy menjual beragam produk yang mayoritas menggunakan kemasan plastik dan sampahnya dibuang sembarangan.

"Ini terjadi karena terlalu banyak wisatawan yang datang, ditambah banyak dari mereka yang tidak mengindahkan dan menjaga kelestarian alam, sehingga banyak tatanan dan tuntunan adat yang mulai terkikis dan tergerus oleh persinggungan tersebut," keluhnya.