PHRI Memastikan Tak Ada Larangan PNS Gelar Rapat di Hotel

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa hari lalu pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) angkat bicara terkait kabar larangan instansi pemerintah menggelar rapat di hotel. Larangan tersebut kabarnya datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Mereka mengetahui kabar tersebut dari sejumlah media dan sempat menimbulkan kehebohan karena dinilai bisa merugikan banyak pihak.

Namun saat acara ulang tahun PHRI ke-50 di Jakarta pada 11 Februari kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang datang ke acara tersebut memastikan larangan bagi pemerintah provinsi (pemprov) untuk menyelanggarakan rapat di hotel tidak ditindaklanjuti karena akan berpengaruh pada industri perhotelan dan turunannya.

Sebelumnya, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani dalam acara yang sama mengeluhkan kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan usaha dan industri perhotelan di Tanah Air.Untuk mengkarifikasi hal tersebut, PHRI pun menggelar jumpa pers di Gedung Permata Kuningan di Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

"Pernyataan dalam sambutan kami (dalam acara HUT ke-50 PHRI) mengikuti berita yang muncul pada 6 Februari 2019 lalu, yaitu larangan pemerintah menggelar rapat di hotel. Kami merespons untuk mengklarifikasi karena kami merasa dirugikan dengan berita tersebut," tutur Hariyadi pada Liputan6.com.

Berita itu kemudian diluruskan oleh Kemendagri. Menurut dia, Kemendagri tak pernah melarang PNS melaksanakan rapat di hotel. Yang benar adalah, untuk konsultasi terkait anggaran daerah sebaiknya dilakukan di kantor Kementerian dan pada hari serta jam kerja.

Ia juga menuturkan kalau kontribusi pemerintah berkegiatan di hotel tergolong signifikan, apalagi untuk beberapa hotel yang ada di daerah-daerah seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.

Kabar itu sempat membuat para pengusaha di bidang perhotelan menjadi resah meski tidak terjadi pembatalan. "Yang ada hanya menunda pemesanan karena menunggu kejelasan kabar tersebut, dan untungnya kabar itu ternyata tidak benar," ucap Hariyadi.