Dugaan Permainan Mafia Tiongkok di Pariwisata Bali, Seperti Apa?

Oleh Liputan6.com pada 01 Nov 2018, 14:45 WIB
Diperbarui 02 Nov 2018, 23:14 WIB
Dugaan Permainan Mafia Tiongkok di Pariwisata Bali, Seperti Apa?

Liputan6.com, Denpasar - Sejumlah pemangku kepentingan sektor pariwisata dipanggil DPRD Provinsi Bali. Mereka membahas dugaan mafia Tiongkok bermain dalam sektor pariwisata di Pulau Dewata pada Rabu, 31 Oktober 2018.

"Kami sengaja melakukan rapat bersama terkait masalah dengan wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali. Karena ada agen perjalanan wisata ditemukan menjual paket wisata ke Bali sangat murah, dan diduga ada 'mafia' dalam sektor pariwisata itu," kata Adi di Denpasar, dilansir Antara.

Dalam pertemuan tersebut hadir juga Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Ardhana Sukawati (Cok Ace), Kepala Satpol PP Provinsi Bali Made Sukadana, Kadisnaker Bali Ni Luh Made Wiratmi, Kantor Imigrasi diwakili Kepala Divisi Imigrasi Agato, dan Ketua BTB Bali IB Agung Partha.

Hadir pula Ketua Kadin Bali Alit Ngurah Wiraputra, Ketua Komite Tiongkok DPP Asita Hery Sudarto, termasuk jaringan toko-toko yang dianggap sebagai pemain dan sumber masalah alias "Mafia Tiongkok". Namun, pertemuan itu rata-rata diwakili orang lokal, sementara pimpinan besar asal Tiongkok tidak datang.

Adi mengatakan bahwa hasil pertemuan ini akan diterbitkan rekomendasi. Namun pada intinya, semua pihak harus betanggung jawab untuk menjaga pariwisata Bali dari dugaan praktik mafia.

"Semua mesti sadar untuk menjaga pariwisata ini bersama. Sehingga, sektor pariwisata Pulau Dewata ke depannya tetap eksis dan kunjungan wisman meningkat," ujar Adi yang juga mantan Bupati Tabanan dua periode itu.

Ia mengatakan pihaknya akan merekomendasi agar eksekutif dan penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah tegas. "Kalau sudah ada melanggar, tutup saja. Langsung tutup hari ini, agar ada efek jera, ada travel yang melanggar tutup saja," ucapnya.

Ia juga meminta agar tak ada toleransi diberikan kepada biro perjalanan wisata di Bali yang melanggar ketentuan hukum atau liar. ""Kalau liar harus ditindak tegas, kalau liar dibiarkan, yang baik jadi ikut liar dan nanti terkontaminasi," kata Adi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 of 2

Temuan Sidak

Pemerintah siapkan KUR pada bisnis di sektor wisata
Sovenir papan seluncur terlihat di Bali, Senin (15/10). KUR yang disediakan pemerintah untuk sektor pariwisata sebagai upaya pengembangan destinasi di Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Badung dibantu pihak imigrasi Denpasar menggelar inspeksi mendadak di beberapa toko yang diduga dimiliki jaringan mafia wisata Tiongkok. Sidak yang dipimpin Kepala Satpol PP Pemprov Bali Made Sukadana langsung menuju Jalan Dewi Sri, Kuta. Tokonya tidak terlalu besar, bernama Empress Jewellery. Toko ini menjual perhiasan, cincin, kalung dengan berlian.

Hal ini tentu saja merugikan pariwisata Bali. Tidak hanya itu, sistem pembayaran juga dicurigai memakai sistem perbankan dari Tiongkok.

"Tidak ada sepeser pun yang didapat oleh Bali. Sehingga, hal itu semakin merugikan bisnis pariwisata, karena Bali hanya mendapatkan sampahnya saja. Kita harus selektif mendatangkan wisatawan ke Bali," kata Cok Ace seperti dikutip Jawapos.com.

Apalagi, lanjut Cok Ace, wisatawan asal Tiongkok mendominasi angka kunjungan wisatawan ke Bali. Cok Ace mengajak semua pemangku kebijakan bersinergi menyelesaikan permasalahan ini agar tidak sampai terulang kembali.

Saat ini baik Pemprov Bali maupun pemerintah kabupaten sudah mengambil tindakan dengan memeriksa langsung ke toko-toko yang dicurigai bertindak curang. Cok Ace meminta semua pihak harus bersinergi agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan tidak terulang kembali.

Mantan Bupati Gianyar itu mengatakan beberapa hari lalu sudah turun langsung untuk pengecekan ke lapangan mendatangi beberapa toko. Dari hasil pengecekan tersebut ada yang mencurigakan, yakni pihak toko mempekerjakan orang asing. Produk yang dijual juga tidak mencerminkan Bali bahkan kebanyakan yang dijual merupakan barang impor.

"Kita semua harus bertanggungjawab, kita tidak ingin Bali dijual murah. Semua pihak harus bersinergi bergandengan tangan," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by