Peternak di Jatim Diminta Waspada Permainan Harga Sapi di Tengah Wabah PMK

Akan tetapi untuk sapi potong menjelang Hari Raya Iduladha, menurutnya sudah ada aturan bahwa surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) itu boleh untuk menjadi landasan arus lalu lintas distribusi hewan ternak.

"Tapi dalam rakor dengan Menko Perekonomian yang dihadiri Menteri Pertanian dan Gubernur itu juga dipertajam lagi. Kalau di desa tertentu itu sudah ditemukan kasus PMK, maka sebaiknya dari desa tersebut tidak mengirim hewan ternaknya ke wilayah lain. Jadi bukan per kabupaten," jelasnya.

Menurutnya dalam rakor tersebut disebutkan ada 4 daerah yang terkena wabah PMK. Padahal sebenarnya dari kabupaten lain ada yang kena, tapi belum dideklarasi sebagai wabah.

"Oleh karena itu di kabupaten-kabupaten tersebut, itu desa-desa yang terkena agar tidak melakukan pengiriman hewan ternak. Itu hasil rapatnya," tuturnya.

Emil menegaskan jangan sampai Jatim digeneralisasi terkena wabah PMK. Ia mengaku ini tidak adil bagi peternak-peternak Jatim.

Bayangkan opulasi sapi potong kita sekitar 5 jutaan, tapi potong itu yang terkena kasusnya kan hanya sekian persen. Bukan berarti kita meremehkan kasus PMK ini.

"Mari kita percaya kepada para tenaga kesehatan hewan percaya kepada para pakar yang sudah melakukan pengelompokan-pengelompokan supaya aman," terangnya.

Menurutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan pernyataan mengenai bagaimana untuk hewan-hewan yang suspect PMK.

"Mari kita percaya kepada Kementerian Pertanian, para pakar, MUI mengenai tata cara kurban dan penetapan syarat-syarat untuk transportasi hewan kurban," katanya.