Baca Baik-Baik, 4 Fakta di Balik Penghapusan Tenaga Honorer

2. Dilarang Rekrut Honorer

Pada Pasal 96, ayat (1) berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. PPK nantinya juga harus menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK.

Langkah tersebut dilakukan agar setiap instansi tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN lagi. Jika ada pejabat di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN, maka bisa dikenakan sanksi sesuai peraturan.

3. Akan Rekrut Outsourcing

Sebagai solusi atas penghapusan tenaga honorer, pemerintah berencana merekrut tenaga alih daya atau outsourcing. Nantinya tenaga daya akan digunakan sebagai tenaga tambahan, untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan.

Pejabat pembina kepegawaian di kementerian maupun lembaga memiliki wewenang untuk mengusulkan posisi yang nantinya akan diisi pihak ketiga. Namun, nantinya tenaga alih daya itu bukan lah berstatus tenaga honorer.

4. Tenaga Honorer Diminta Lakukan Ini

Pemerintah mempersilakan tenaga honorer yang belum memasuki usia pensiun untuk mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK. Bagi tenaga honorer ataupun pegawai non-ASN yang tidak memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan, sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023