Ratusan Ojol di Jateng Demo Tuntut Kepastian Payung Hukum

Tidak hanya masalah tarif, lanjut Astrid, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk bisa memberikan kepastian atas payung hukum bagi para ojol. Sebelumnya pihaknya juga sempat memperjuangakan kepastian hukum dengan melakukan Uji Material dengan perkara Nomor 41/PUU/-XVI/108 yang sempat diajukan oleh 54 ojol, dengan menggugat UU No 22 tahun 2009 Pasal 47 ayat 3.

Namun pada saat itu, Mahkamah Konstitusi lewat putusan menolak melegalkan ojol sebagai alat transportasi umum. Selain itu, pemerintah pusat lewat kementerian telah membuat peraturan berkaitan dengan ojol yang dituangkan dalam keputusan Menteri Perhubungan No. 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan keputusan Menteri Perhubungan No. 348 tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.

"Selan itu, kita menuntut soal Dakwaan Hukum (Dakum) dari peraturan yang ada. Dakum untuk roda dua ada di peraturan pemerintah nomor 12, Dakum roda empat nomor 118. Dakum itu sudah ada tapi belum diberlakukan secara betul. Itu kami minta kejelasannya. Supaya benar-benar berjalan. Karena dengan Dakum otomatis, dari aplikator tidak pernah semena-semena terhadap driver. Kesejahteraan driver terjamin adanya Dakum," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengatakan sudah melakukan audiensi dengan beberapa perwakilan dari ojol, guna bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh para pengemudi.

"Jadi tadi sudah ditemui, perwakilan dari mitra driver sehingga unek-unek mereka sudah disampaikan semua kekita," kata Kepala Dishub Jateng.

Sehingga setelah melakukan audiensi, Henggar menyampaikan audiensi ditemui secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng beserta jajarannya menghasilkan adanya tindakan secara cepat menanggapi hasil pertemuan dari audiensi.

"Tadi diterima langsung oleh Bapak Sekda Provinsi Jateng, dan memang kami semua dan jajaran di perintahkan agar sesegera mungkin melakukan tindakan lanjut dari hasil pertemuan tadi," tutur Henggar.

Henggar pun mengatakan, pada minggu ini akan berencena memanggil pihak aplikator untuk bisa mendiskusikan dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi para ojol.

"Dalam minggu ini rencananya akan kita panggil, aplikator sehingga apa yang menjadi tuntutan dari rekan-rekan mitra driver nanti kita sampaikan," pungkas Henggar.