Minyak Goreng Masih Langka, Ganjar: Operasi Pasar Terus Dilakukan

Liputan6.com, Semarang Menanggapi kelangkaan minyak goreng di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan operasi pasar akan terus dilakukan.

Ganjar menyebut berkordinasi dengan pemerintah pusat terkait operasi pasar guna menangani kelangkaan minyak goreng.

“Banyak sekali, UKM kemarin nanya, warga nanya, 'kenapa Pak minyak goreng di tempat saya masih langka'. Saya sudah komunikasi dengan pusat juga, dan sudah disiapkan jadwal-jadwalnya,” ujar Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Rabu (23/2).

Ganjar mengatakan, jadwal operasi perlu disampaikan kepada publik agar tidak memunculkan kekhawatiran pada masyarakat. Seperti yang dilakukan sampai hari ini oleh beberapa pihak.

Lebih lanjut, Ganjar menyebut sejak tanggal 21–23 operasi pasar dilakukan hampir menyeluruh di Jawa Tengah. Misalnya, PT Sawit Juara yang mendistribusikan kurang lebih 32 ton minyak di Kota Semarang.

“Terus kemudian adalagi dari PT PPI, ini tanggal 21 sampai 23. Ini ada di Purworejo, Kebumen, Kota Semarang, dan Kota Surakarta ini masing-masing kurang lebih 3.000 liter,” ujar Ganjar.

Operasi pasar minyak goreng juga dilakukan oleh Perum Bulog sejak 22–23 Februari. Yakni di Batang sebanyak 2.000 liter, Wonosobo 2.000 liter dan Grobogan 3.000 liter.

Selain itu PT BES juga melakukan operasi pasar minyak goreng. Totalnya 123.000 liter atau kurang lebih 10.250 dus dibagikan ke Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Salatiga, Jepara, Batang, Magelang, Purbalingga dan beberapa kota lainnya.

“Kalau kita ngelihat kondisi ini, rasa-rasanya publik harus tahu terkait dengan operasi pasar. Karena tadi pagi saya masih ditanyain teman-teman dari Demak bahwa kok minyaknya masih mahal dan langka,” ujarnya.

Ganjar berharap, pemerintah pusat mengambil tindakan tegas terkait kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) 20 persen yang harus dibagikan kepada masyarakat. Sehingga masalah minyak goreng dapat segera ditanggulangi.

“Kita lagi berada pada situasi yang tidak menguntungkan hari ini, maka pada pemerintah pusat saya harapkan betul untuk mengambil tindakan yang tegas sehingga DMO 20 persen yang mesti dibagi harus dibagi,” imbuhnya.