Haedar Nashir Jelaskan Konsep Kepemimpinan Kolektif Kolegial ala Muhammadiyah

Anggota PP Muhammadiyah 2022-2027. (Foto: muhamamdiyah.or.id)

Liputan6.com, Solo - Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti kembali terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027.

Setelah penetapan pada sidang Pleno VIII, Haedar menyampaikan bahwa amanah tersebut diemban 13 orang terpilih secara kolektif kolegial sebagai bagian dari sistem kepemimpinan di Persyarikatan.

“Saya sebagai ketum posisinya hanya sejengkal didepankan dan seiinci ditinggikan tetapi pada intinya tetap pada kolektif kolegial dan sesuai sistem Persyarikatan,” ungkap Haedar Nashir, dikutil dari muhammadiyah.or.id, Ahad (20/11).

Haedar menyampaikan kedepannya kepemimpinan terpilih akan menjalankan program yang arahnya lebih transformatif baik untuk program secara umum maupun bidang-bidang yang arahnya pada unggul berkemajuan terhadap segala aspek.

“Kami mensosialisasikan dan menjadikan pandangan Islam berkemajuan dalam risalah Islam berkemajuan yang telah ditetapkan untuk mendialogkan kepada berbagai kalangan di dalam dan luar negeri agar menjadi alam pikiran yang semakin luas dan terintegrasi dengan baik di Persyarikatan,” kata Haedar.

Saksikan Video Pilihan Ini:

Pesan Ulama Usai Cermati Penghitungan Suara Pilpres 2019

2 dari 2 halaman

Menggerakkan Muhammadiyah di Daerah

Panlih Muktamar ke-48 Muhammadiyah resmi menetapkan Haedar Nashir sebagai Ketua Umum dan Abdul Mu’ti sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027. (Foto: muhammadiyah.or.id)

Selain itu, PP Muhammadiyah juga memiliki mandat untuk terus mendiskusikan mengenai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal dan menjadi masukan penting di berbagai bidang.

Haedar juga menyampaikan bahwa kepemimpinan Muhammadiyah ini satu mata rantai terstruktur dengan PDM, PCM, dan PCIM maka kepemimpinan kami harus mampu memobilisasi seluruh gerak kepemimpinan secara nasional yang setelah muktamar ini akan diikuti oleh seluruh musyawarah baik ranting, cabang, daerah, wilayah.

“Itu memberi peluang untuk bersama-sama secara nasional untuk menjalankan program sesuai keputusan muktamar ini,” kata Haedar.