Dituding Janjikan Menteri Agama ke PPP, Ini Jawaban Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya kesepakatan antara dirinya dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk tetap mempertahankan posisi Lukman Hakim Syaifuddin sebagai Menteri Agama apabila PPP bergabung dalam barisan koalisi Jokowi-JK.

Jika memang betul PPP memutuskan berpindah koalisi, Jokowi mengaku dengan senang hati menerima partai berlambang Kabah itu. Namun demikian, dia menegaskan urusan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif dirinya sebagai presiden yang tidak bisa dicampuri oleh siapa pun.

"Kalau (PPP) mau masuk ke koalisi ya silakan, kita kan sejak awal sudah katakan, kita ini terbuka. Tapi kalau urusan nama (menteri) itu urusan dan hak prerogatif presiden. Itu konstitusi (yang mengatur) lho," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin, (22/9/2014).

Pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI itu pun enggan menyebutkan atau sekadar memberi petunjuk soal siapa tokoh yang akan dipilihnya untuk menduduki kursi Menteri Agama. Juga mengenai apakah Jokowi akan memberikan posisi menteri Agama kepada kader PKB yang merupakan satu-satunya partai berbasis Islam yang berada dalam barisan koalisinya saat.

"Ini kita masih dalam tahap proses, belum bisa sebut nama," kata Jokowi.

Terkait dengan sejauh mana pembicaraan mengenai koalisi dengan PPP yang sebelumnya disebut telah mencapai 80 persen. Jokowi juga enggan menjawabnya dengan jelas. "Itu juga masih proses," singkat Jokowi.

Adanya 'perjanjian' khusus antara Jokowi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait posisi Menteri Agama yang tetap akan diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin, disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hidayat Nur Wahid. Dalam suatu kesempatan, Hidayat mengatakan kalau dirinya mendengar langsung dari PDIP terkait adanya kesepakatan tersebut.

"Tentu kami sudah mendengar pernyataan langsung dari PDIP untuk misalnya Pak Lukman Hakim Saifuddin akan tetap jadi Menteri Agama tapi dengan syarat PPP akan tetap mendukung Jokowi-JK. Itu kan bagian dari apa yang sudah dibuka oleh mereka, bahwa ternyata di balik itu ada juga transaksi tentang barter menteri dan lain sebagainya," kata Hidayat. (Ans)