Sukses

Seskab Kirim Surat Edaran Hubungan dengan Tim Transisi Jokowi

Dipo Alam menyatakan, surat ini menindaklanjuti hasil pertemuan antara SBY dengan Presiden Terpilih Periode 2014-2019 Joko Widodo di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menerbitkan Surat Edaran No. SE-10/Seskab/IX/2014 mengenai Koordinasi dan Komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Periode 2014-2019.

Dalam surat tertanggal 1 September 2014 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) itu, Dipo Alam mengatakan, pertama, permohonan koordinasi dan komunikasi dari Tim Transisi kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga anggota Kabinet Indonesia Bersatu II agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator dan Menteri Sekretaris Negara.

Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, permohonan koordinasi dan komunikasi transisi kebijakan di bidang ekonomi agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menko Perekonomian. Sementara, transisi kebijakan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta Hak Asasi Manusia (HAM) dikoordinasikan terlebih dulu dengan Menko Bidang Politik, Hukum, dan HAM.

“Permohonan transisi kebijakan di bidang lainnya, termasuk kesejahteraan rakyat, agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Sekretaris Negara,” bunyi Surat Edaran Seskab itu yang dikutip http://www.setkab.go.id.

Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menko Polhukam, dan Menko Perekonomian. Dipo menyatakan, surat ini menindaklanjuti hasil pertemuan antara SBY dan Presiden Terpilih Joko Widodo, di Bali, Rabu 27 Agustus 2014.

Usai bertemu Wakil Presiden Boediono, Tim Transisi menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Perekonomian Chairul Tanjung, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

"Wapres mempersilakan Tim Transisi sesuai arahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk berkoordinasi dengan Menkopolhukam, Mensesneg, dan Menko Perekonomian," ungkap Wasekjen PDIP Hasto Kristanto di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 2 September 2014.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.