Jokowi Kalkulasi Opsi Kenaikan Harga BBM

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dalam pemerintahannya nanti merupakan risiko yang harus diambilnya. Jokowi menyadari setiap kebijakan yang dianggapnya tidak populer itu mengandung pro-kontra.

"Ya pasti adalah, kebijakan yang nggak populer itu ada yang pro dan ada yang kontra," kata Jokowi dalam acara seminar kebangsaan yang dihadiri sejumlah ulama NU di Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2014).

Mantan walikota Solo itu menjelaskan, apabila kebijakan kenaikan harga BBM itu harus dilakukannya, tidak serta-merta merugikan rakyat. Karena masih ada opsi-opsi yang masih dikalkulasi oleh dirinya. Namun opsi apa yang diambil, Jokowi masih merahasiakannya.

"Tapi saya nggak mau bicara sekarang, yang jelas ada opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang harus kita kalkulasi atau kita hitung. Jadi buat saya, misalnya itu kita putuskan tidak populer itu risiko," ungkap dia.

Gubernur DKI Jakarta itu mengaku kerap melontarkan pernyataan soal kenaikan BBM karena untuk menekan defisit anggaran negara tahun 2015. "Kan bolak-balik saya sampaikan, untuk menekan defisit negara di 2015 itu memang jalan satu-satunya di situ," jelas dia.

Karena itu, Jokowi mengajak masyarakat untuk memahami pemerintah yang harus menaikkan harga BBM tersebut. "Ya kamu harus ngerti dong, subsidi BBM gede banget Rp 400-an triliun. Bahkan Rp 433 triliun untuk tahun depan," terang dia.

Karena itu, tegas dia, apabila harga BBM tidak dinaikkan, akan mempengaruhi keuangan negara.

"(Imbasnya) Cashflow-nya akan terganggu," tandas Jokowi. (Sss)