Guruh: Bila Pilpres Curang, Dunia Internasional Black List SBY

Liputan6.com, Jakarta - Putra bungsu Proklamator Bung Karno, Guruh Soekarnoputra ‎akan melaporkan dugaaan kecurangan dalam Pilpres yang akan berlangsung pada 9 Juli 2014 nanti, kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, ia juga akan meminta PBB mengirim utusan untuk turut memantau proses pemilu di seluruh Indonesia.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa kami minta untuk menjadi pengawas pemilu di seluruh Indonesia. Inilah pengabdian tertinggi PBB kepada rakyat Indonesia, yang kini sungguh mendambakan perubahan melalui Pilpres yang jujur dan adil," ujar Guruh dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (8/7/2014).

Pihaknya ‎ meminta PBB memerintahkan semua lembaga dunia di bawah PBB untuk membantu rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita perjuangan dan proklamasi 1945. Tujuan mulia PBB hanya bisa terlaksana apabila rakyat bebas mengekspresikan aspirasi politiknya.

"Bila ternyata pada Pilpres kali ini berlangsung curang, PBB agar meminta kepada semua negara anggotanya untuk tak menyetujui alias melakukan black list terhadap SBY sebagai calon sekjen organisasi internasional itu mendatang, ataupun lembaga-lembaga internasional lainnya," sebut Guruh.

Walau belum terbukti terjadi praktik kecurangan, Guruh melihat peristiwa kekisruhan saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) Hongkong menjadi pertanda telah terjadi kecurangan.

"Peristiwa di Hong Kong telah menjadi bukti valid rezim Presdien SBY secara sistematis dan masif, membatasi warga untuk menggunakan hak pilih. Kesiapan para staf KJRI Hongkong adalah kebetulan yang disengaja. Jadi bukan kesalahan, tapi rencana sistematis," ucap Guruh.

Selain mengadukan apa yang terjadi di Hong Kong, Guruh juga akan melaporkan kepada PBB terkait adanya intimidasi di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, praktik politik uang dan keberpihakan aparat pemerintah begitu terlihat dalam proses Pilpres 2014 ini.

"Kemudian pembunuhan‎ demokrasi di Hong Kong telah menjadi bukti valid dan lengkap, betapa rezim SBY telah melakukan kecurangan secara masif dan terencana," tukas Guruh. (Sss)