Pemred Obor Rakyat: Dana Tabloid Pakai Duit Saya

Penulis Setiyardi Negara menunjukkan buku karangannya berjudul 'Hanya Fitnah dan Cari Sensasi, George Revisi Buku' , saat peluncurannya di Jakarta, Rabu (6/1).(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono dan penulis Darmawan Sepriyosa menyelesaikan pemeriksaannya sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap calon presiden Joko Widodo lewat Tabloid Obor Rakyat di Mabes Polri.

Setiyardi mengatakan, pendanaan Tabloid Obor Rakyat bukan didapat dari sponsor. Untuk biaya percetakan dan distribusi menggunakan uang pribadinya.

"Dananya pakai duit saya," katanya usai pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/7/2014).

Ia melanjutkan, apa yang diberitakan Tabloid Obor Rakyat tidak melanggar hukum. Setiyardi mengatakan, apa yang dilakukannya dan diberitakan medianya itu sesuai dengan kaidah jurnalistik.

"Saya ini bersama Darmawan dulu wartawan Tempo, hampir 10 tahun. Kami punya pengalaman, kami tahu cara bikin berita," tandasnya.

Dalam kasus ini, polisi masih belum dapat memutuskan konstruksi landasan hukum yang akan diterapkan. Itu karena 4 saksi ahli seperti Dewan Pers, Kemenkominfo, ahli bahasa, dan ahli pidana belum dapat hadir maksimal.

Saksi ahli yang dimintai keterangannya hanya Dewan Pers, sementara saksi ahli lain masih belum menetapkan waktu untuk diminta keterangan, guna mendapatkan titik terang.

Polri sebelumnya telah memeriksa Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setiyardi Budiono. Setiyardi mengaku pemberitaan yang ditulisnya memiliki sumber yang jelas. Ia mengaku tidak ada motif politik di balik pemberitaan itu.

Setiyardi sehari-hari bekerja sebagai asisten Velix Vernando Wanggai atau Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang pembangunan daerah dan otonomi daerah di Indonesia. Tahun 2013, Setiyardi tercatat diangkat menjadi Komisaris PT Perkebunan Nasional XIII -- BUMN perkebunan.

Tabloid Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur belakangan ini menjelang Pilpres 2014. Konten pemberitaan tabloid tersebut dianggap mendiskreditkan dan memfitnah capres bernomor urut 2 Joko Widodo alias Jokowi.