Sukses

Kebijakan Pemerintah dalam Menangani COVID-19 Beserta Efeknya, dari PSBB hingga PPKM

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 sudah diterapkan dari awal pandemi. Mulai dari penerapan PSBB, PPKM, PPKM Darurat, hingga PPKM Level telah diterapkan untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia.

Naik turun jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dari fase puncak banyaknya jumlah orang yang positif terkena COVID-19, hingga berangsur-angsur turun diwarnai beragam kebijakan. Sekarang ini, kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah ini berangsung menunjukkan hasil yang baik. 

Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 beserta efeknya tentunya harus dipelajari setiap aspek masyarakat. Pasalnya, kita bisa melihat berbagai macam faktor yang dapat membuat penularan COVID-19 kembali naik.

Pembelajaran dari masa lalu ini dapat dijadikan pegangan dalam mengatasi peningkatan kasus pada hari-hari yang berpotensi meningkatkan kasus. Berikut Liputan6.com rangkum dari covid19.go.id, Jumat (15/10/2021) tentang kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Kebijakan Pemerintah dalam Menangani COVID-19 Beserta Efeknya

PSBB 

Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 yang pertama adalah penerapan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini dilakukan dengan pembatasan aktivitas masyarakat. PSBB pertama diterapkan selama 8 minggu. Saat itu, mayoritas aktivitas masyarakat ditiadakan kecuali perkantoran sektor esensial dan transportasi yang dibatasi kapasitasnya. Namun, efeknya kasus tetap meningkat, walaupun rata-rata hanya bertambah 1600 kasus per bulan.

PSBB Transisi 

Memasuki Juni 2020, kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 menjadi PSBB transisi. Sekolah tatap muka masih ditiadakan, namun perkantoran, tempat umum, rumah ibadah dan kegiatan sosial mulai dibuka dengan kapasitas 50%. Masyarakat saat itu mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Namun, kasus meningkat 216% dengan rata-rata kenaikan 6.000 kasus per bulan. 

Hal ini membuat pemerintah kembali menerapkan PSBB selama 4 minggu, yang akhirnya berhasil menurunkan kasus sebesar 8% atau turun 1.421 kasus dalam 1 bulan. Penurunan ini diikuti PSBB transisi selama 14 minggu dengan kegiatan masyarakat maksimal kapasitas 50%. Namun, pelonggaran ini  bertepatan dengan periode libur Natal dan Tahun Baru 2021 sehingga kasus meningkat signifikan hingga 122% atau rata-rata naik 10.000 kasus per bulan. Ini menandakan puncak kasus pertama di Indonesia.

3 dari 4 halaman

Kebijakan Pemerintah dalam Menangani COVID-19 Beserta Efeknya

PPKM 

Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19  ini dikeluarkan setelah mengevaluasi PSBB dan PSBB transisi. Hal ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan tersebut nyatanya tidak dapat menekan kasus secara konsisten dalam waktu yang panjang.

PPKM awalnya dikhususkan di Pulau Jawa - Bali sebagai penyumbang kasus terbanyak secara nasional. Periode ini, untuk sekolah tatap muka, fasilitas umum dan kegiatan masyarakat ditutup. Namun perkantoran diperbolehkan work from home (WFH) dengan kapasitas 75%, restoran 25%, dan tempat ibadah 50%. Pembatasan yang lebih ketat ini berhasil menekan kasus sehingga kenaikannya hanya sebesar 5% dari yang kenaikan  kasus sebelumnya 122%.

PPKM Mikro 

Keberhasilan PPKM mendorong pemerintah memperluas penerapannya di seluruh wilayah di Indonesia pada level yang lebih mikro melalui kebijakan PPKM Mikro. Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19  ini disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat RT RW dan didorong dengan pengawasan melalui Satgas posko tingkat desa atau kelurahan.

Pada periode ini aktivitas masyarakat dibuka dengan kapasitas 50%. Kebijakan ini berhasil menurunkan kasus hingga 134 persen selama 14 minggu. Namun sayangnya, pasca Idul Fitri kasus kembali meningkat hingga 374% hanya dalam waktu 6 minggu. Hal ini menandakan puncak kasus kedua di Indonesia.

4 dari 4 halaman

Kebijakan Pemerintah dalam Menangani COVID-19 Beserta Efeknya

PPKM Darurat dan PPKM Level 1 - 4 

Pasca kenaikan kasus yang sangat signifikan dan menjadi lonjakan kedua, pemerintah memperketat lagi aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM Darurat yang diikuti dengan ppkm level 4 selama 4 minggu. Pada periode ini seluruh aktivitas masyarakat ditiadakan dan diberlakukan pengawasan yang ketat pada mobilitas penduduk. 

Hasilnya dalam 4 minggu kasus sempat meningkat 104 persen, namun dapat segera ditekan hingga turun 22%. PPKM dengan level 1 - 4 yang dilanjutkan menyesuaikan situasi dan kesiapan masing-masing daerah hingga tingkat kabupaten/kota. Implementasi selama 10 minggu ini berhasil menurunkan kasus sebesar 97% dari puncak kedua.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China

    COVID-19

  • PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

    PPKM

  • Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana.

    pandemi

  • salah satu negara yang dilintasi dengan garis khatulistiwa. Negara ini memiliki Batik sebagai ikon budayanya.
    salah satu negara yang dilintasi dengan garis khatulistiwa. Negara ini memiliki Batik sebagai ikon budayanya.

    Indonesia

  • PSBB