Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Dijual di Forum Online, Ini 5 Faktanya

Oleh Loudia Mahartika pada 21 Mei 2021, 14:30 WIB
Diperbarui 21 Mei 2021, 14:30 WIB
Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Dijual di Forum Online, Ini 5 Faktanya
Perbesar
Ilustrasi penyerangan siber. (Doc: iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat mendadak dibuat heboh dengan kabar kebocoran data penduduk. Beredar kabar di media sosial jika data sekitar 279 juta orang Indonesia bocor dan dijual bebas di sebuah forum online.

Informasi ini ramai di dunia maya setelah sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang mengunggahnya pada Kamis, (20/5/2021). Dalam cuitannya, akun tersebut mengatakan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual, termasuk data orang yang telah meninggal dunia.

Ramai diperbincangkan, hingga kini belum diketahui data instansi mana yang berhasil dibobol oleh oknum tak bertanggung jawab tersebut. Namun, sejumlah dugaan menyebutkan kebocoran data berasal dari BPJS Kesehatan.

Disangkutkan, BPJS Kesehatan pun akhirnya turut buka suara. Pakar Keamanan Siber dan Menkominfo juga ikut mendalami dugaan kebocoran data 279 penduduk Indonesia hingga dijual di forum online tersebut. Berikut Liputan6.com merangkum faktanya dari berbagai sumber, Jumat (21/5/21)

Scroll down untuk melanjutkan membaca

1. Data Penduduk RI Diduga Dijual Seharga Rp 87 Juta

Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Dijual di Forum Online, Ini 5 Faktanya
Perbesar
(ilustrasi)

Terlihat dari tangkapan layar yang dibagikan oleh pemilik akun Twitter @ndagels itu tertulis nomor identitas kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta data pribadi lainnya.

Berdasarkan informasi, pemilik data menjual kumpulan data ini dengan harga 0,15 bitcoin atau setara Rp 87 juta. Menurut beberapa warganet yang berkomentar di cuitan tersebut, sampel 1 juta data bocor tersebut cukup valid. Data di dalamnya bahkan memuat akun Facebook, Instagram, hingga AskFM.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

2. Respons Pakar Keamanan Siber

Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Dijual di Forum Online, Ini 5 Faktanya
Perbesar
Indonesia Kena Serangan Siber, Pakar: Jangan Sepelekan Keamanan. (Doc: PCMag)

Isu kebocoran data penduduk itu pun ramai diperbincangkan. Pakar Keamanan Siber, Alfons Tanujaya mengatakan, kemungkinan data-data bocor di forum online itu benar adanya.

"Ini perlu diselidiki lebih jauh, tetapi kalau yang bocor sesuai klaim 270 juta ya kemungkinan dapat datanya dari pusat," kata Alfons ketika dihubungi, Kamis (20/5/2021).

Alfons menambahkan berdasarkan sampel yang diberikan oleh penjual data, data yang diberikan cukup lengkap. Menurutnya, perlu di-crosscheck keabsahannya. Namun Alfons mengatakan secara independen (terpisah) data-data dari sampel yang diberikan bersifat valid.

"Ini harus diselidiki bocor dari mana dan harus dipertanggungjawabkan. Data tidak bisa dikelola dan diperlakukan seenak-enaknya," kata pendiri Vaksincom ini.

Meski data-data tersebut dijual dengan harga yang cukup murah jika dilihat dari sisi pihak yang paham mengenai eksploitasi data, namun tetap saja jika data-data tersebut benar-benar bocor kerugiannya sangatlah besar dan membahayakan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

3. BPJS Kesehatan Turut Menelusuri

Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Dijual di Forum Online, Ini 5 Faktanya
Perbesar
Ilustrasi BPJS Kesehatan

Diduga kebocoran data berasal dari instansinya, BPJS Kesehatan pun ikut buka suara. Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, menyebut BPJS Kesehatan tengah melakukan penelusuran untuk memastikan apakah data yang diduga bocor berasal dari sistemnya.

"Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan," katanya ketika dihubungi Kamis (20/5/2021).

Pihaknya mengerahkan tim khusus untuk melakukan pelacakan dan sesegera mungkin menemukan sumbernya. Meski demikian, Iqbal menegaskan BPJS Kesehatan konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dan melindungi data dengan sebaik mungkin.

"Dengan big data kompleks yang tersimpan di server kami, kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS," ungkapnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

4. Menkominfo Dalami Dugaan 279 Juta Data yang Bocor

Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Dijual di Forum Online, Ini 5 Faktanya
Perbesar
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. (Ist)

Isu kebocoran data penduduk Indonesia ini juga membuat Menkominfo bertindak. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan kebocoran data itu.

"Kementerian Kominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut," kata Johnny, dihubungi Kamis (20/5/2021).

Namun saat ini, kabar lebih detail masih belum disampaikan dari pihak Menkominfo. Juru bicara Kementerian Kominfo RI, Dedy Permadi, menerangkan kesimpulan tersebut diambil setelah Kominfo melakukan sejumlah tahapan pemeriksaan secara hati-hati. Penelusuran dan penyelidikan masih terus dilakukan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

5. Berpotensi Disalahgunakan untuk Kejahatan

Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Dijual di Forum Online, Ini 5 Faktanya
Perbesar
Ilustrasi hacker (ist.)

Berawal dari cuitan Twitter oleh akun @ndagels dan @nuicemedia yang diunggah, Kamis (20/5/2021) lalu itu pun membuat instansi pemerintah mendalami kasus tersebut. Dugaan kebocoran data tersebut, menurut pakar keamanan siber, Pratama Persadha, sangat disayangkan.

"Walaupun didalam file tidak ditemukan data yang sangat sensitif seperti detail kartu kredit, tapi dengan beberapa data pribadi yang ada, maka bagi pelaku penjahat dunia maya sudah cukup bagi untuk menyebabkan kerusakan dan ancaman nyata," tuturnya saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Kamis (20/5/2021).

Pratama menjelaskan, berbekal data yang bocor itu, pelaku kejahatan dapat melakukan phishing atau rekayasa sosial untuk target korbannya. Pelaku kejahatan dapat menggabungkan informasi ini dengan kebocoran data lain untuk membuat profil terperinci calon korban.

Ia pun mengatakan kejadian semacam ini tidak seharusnya terjadi pada data yang dihimpun negara. Untuk itu, Pratama menyarankan seluruh instansi pemerintah wajib bekerja sama dengan BSSN melakukan audit digital forensic dan mengetahui lubang keamanan di situsnya.

Lanjutkan Membaca ↓