Jangan Anggap Tabu Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi!

Oleh Kusmiyati pada 24 Jan 2014, 12:00 WIB
Diperbarui 24 Jan 2014, 12:00 WIB
ilustrasi-pemerkosaan-aniaya-1311208c.jp
Perbesar
Seperti laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak di pengujung tahun lalu, kekerasan seksual yang menimpa anak mencapai angka 817 kasus. Angka tersebut berarti hampir 70 sampai 80 anak mengalami kekerasan seksual setiap bulannya.

"Kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Harusnya pemerintah dan masyarakat lebih peduli lagi dan memperhatikan masalah ini, agar tidak ada lagi korban," kata  Peneliti, Ahli Kajian Gender dan Seksualitas sekaligus Dosen Universitas Amsterdam, Prof. Dr. Saskia E. Wieringa saat ditemui usai kuliah umum yang bertema "Perkosaan, Kekuasaan dan Patriarki" di gedung M, FISIP Univeristas Indonesia, Depok, Kamis (23/1/2014).

Untuk mengatasi hal tersebut, Saskia mengatakan perlunya pendidikan seksual untuk anak sejak dini.

"Kalau di luar negeri itu sudah ada, pemerintah di sana sangat konsen di masalah seksual anak. Sepertinya Pemerintah Indonesia tidak terlalu fokus membahas masalah ini,"katanya.

Saskia menambahkan pendidikan kesehatan reproduksi sebaiknya diberikan kepada anak sejak duduk di kelas Sekolah Dasar.

"Harus ada pendidikan kesehatan reproduksi, anak itu dari kecil sudah harus tahu tentang apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Diajari anatominya, sehingga saat sudah besar mereka mengerti dan tidak melakukan kesalahan," ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, Irwan Hidayana. Selain harus diberikan sejak dini, Irwan menyebutkan perlunya memandang persoalan seksual sebagai hal yang positif.

"Jangan dulu mengganggap kesehatan reproduksi dan seksual itu merupakan hal yang tabu. Tetapi lihat sisi positifnya, berikan pendidikan kespro sejak dini untuk langkah pencegahan anak melakukan perilaku berisiko," kata Irwan.

Irwan menambahkan lembaga yang mengusulkan kurikulum reproduksi seharusnya konsisten untuk terus menjalankan walaupun ada pihak yang tidak setuju.

"Mereka harus konsisten, bukan berarti ada yang tida setuju kemudian pendidikan kespro itu ditarik ulur. Anak-anak dan perempuan butuh pendidikan kespro walaupun di beberapa pelajaran disisipkan sedikit namun mereka masih butuh banyak lagi pemgetahuan terkait reproduksi dan seksualitas," katanya.

(Mia/Abd)