Diduga jadi Korban KDRT Rizky Billar, Warganet Dukung Lesti Kejora

Warganet mengaku tak menduga, di balik kebahagiaan yang ditampilkan Lesti dan Bilar di depan kamera, ternyata ada hal buruk terjadi pada rumah tangga mereka. Tak sedikit pula yang memberikan dukungan dan ucapan semangat pada pelantun lagu Kejora itu.

"Definisi yang terlihat indah, belum tentu memang seindah yang kita bayangkan. sawang sinawang banget emang idup, Lesti aku enggak tahu apa aja yang selama ini kamu pendam, but i know kamu selama ini hanya berusaha kuat. Semangat," tulis pengguna akun @yamala41778896.

"Dek sejujurnya kaget denger berita ini, tapi aku sebagai fans kalian akan selalu dukung dan berdoa yang terbaik buat kalian. Terutama buat Fatih (anak Lesti). Buat Lesti semoga lekas membaik dan buat Bang Bi (Bilar) semoga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya," tulis warganet lain.

"Tindakan Lesti bagus, langsung laporin enggak nunggu ngasih kesempetan kedua/sekian. Cewek emang harus self love, sekali kena physical abussive langsung aja kelarin jangan pake lama!" kata netizen.

Sejauh ini pihak kepolisian menyatakan akan segera menindaklanjuti kasus ini. Salah satunya adalah dengan memanggil Rizky Billar dalam waktu dekat.

"Secepatnya, setelah kita mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi juga harus kita periksa," ujar kata Nurma Dewi kepada wartawan, Kamis (29/9/2022).

Dengan dugaan kasus KDRT ini, Rizky Billar terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Terduga akan disangkakan UUD KDRT No 23 tahun 2004. Tuntutan paling tinggi 15 tahun," ujar Nurma Dewi.

Dalam laporannya, Lesti Kejora juga melampirkan barang bukti hasil visum.

"Ya visum, pasti kita akan melakukan visum, karena yang dilaporkan adalah KDRT. Jadi untuk bukti dan faktanya adalah visum," tutur AKP Nurma.

Jauh sebelum kasus KDRT pada Lesti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengajak masyarakat dan aparat pemerintah untuk bersama-sama mencegah KDRT.

Menurutnya, upaya perlindungan hukum harus dilakukan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan menjadi korban kekerasan.

Bintang setuju jika aturan harus ditegakkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ini sebagai pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan.

“Dalam kelompok masyarakat, perempuan dan anak adalah kelompok rentan sehingga kita semua wajib melindungi dan menghindarkan mereka menjadi korban kekerasan, termasuk kawin kontrak yang juga marak terjadi di daerah,” katanya.

Bintang menambahkan, hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan hak warga negara yang disebut sebagai hak-hak konstitusional.

Hak konstitusional adalah hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945, sejalan dengan prinsip Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Penghapusan diskriminasi harus dilakukan di segala bidang, seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan, termasuk diskriminasi dalam keluarga.