RI Butuh 130 Ribu Dokter Lagi, Menkes Budi: Kita Harus Membereskannya

Oleh Fitri Haryanti Harsono pada 14 Jun 2022, 06:00 WIB
Diperbarui 14 Jun 2022, 06:00 WIB
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin
Perbesar
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers "15th ASEAN Health Ministers Meeting and Related Meetings" di Hotel Conrad, Nusa Dua Bali pada Sabtu, 14 Mei 2022. (Dok Kementerian Kesehatan RI)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia masih membutuhkan 130.000 dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 270 juta penduduk. Angka ini dihitung berdasarkan perhitungan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang menyatakan proporsi dokter 1 per 1.000 penduduk.

Dari laporan yang diterima Kementerian Kesehatan (Kemenkes), saat ini jumlah dokter di Indonesia yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) dan aktif berada di angka 140.000-an dokter. Artinya, Indonesia masih kekurangan 130.000 dokter dari kebutuhan 270.000 dokter.

"Saya pernah tanya, berapa sih jumlah dokter seluruhnya yang ada di Indonesia? Ada yang bilang 200.000, 180.000 dokter. Sulit juga ya beda-beda, saya tanya lagi, yang praktik dan punya STR berapa?" ujar Budi Gunadi saat membuka acara Muktamar Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI): Penguatan AIPKI dan Institusi Pendidikan Kedokteran dalam Mewujudkan World Class Medical Faculty di Era Pasca Pandemi di Hotel Sultan, Jakarta, ditulis Minggu (12/6/2022).

"Dijawab angkanya 140.000-an dokter. Angkanya sekitar segitu ya bisa salah juga sih. Tapi itu data terakhir ya yang STR-nya aktif dan berdasarkan masukan kepala dinas di 34 provinsi. Jadi, saat in ada 140.000 dokter yang harus didistribusikan."

Menurut WHO, idealnya dalam 1.000 penduduk ada satu dokter. Jumlah populasi penduduk Indonesia berjumlah 270 juta, maka dibutuhkan 270.000 dokter. Jika tak segera dipenuhi standar jumlah dokter, kekurangan dokter bisa saja baru dipenuhi dalam 11 tahun.

"Kita punya 140.000 dokter, WHO bilang 270.000 dokter. Kita kurang 130.000 dokter. Dari angle manapun argumentasi kita kurang jumlah dokter. Kalau produksi dokternya 12.000-an setahun, ya baru terpenuhi 11 tahu," ucap Budi Gunadi.

"Kita harus kerja sama memenuhi 130.000 dokter ini. Harus bisa bertambah dan kita beresin semua supaya jumlah dokter mencukupi."

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Fakultas Kedokteran Harus Ditambah

Pelayanan Medis Jarak Jauh untuk Pasien COVID-19
Perbesar
Dokter Umum Indria Febriani memberikan pelayanan medis jarak jauh atau Telemedicine pada pasien umum di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (18/2/2022). Layanan Telemedicine juga dapat digunakan bagi warga positif Covid-19 bergejala ringan yang menjalani isoman di rumah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Demi memenuhi standar minimum jumlah dokter sebanyak 270.000 dokter, Budi Gunadi Sadikin menegaskan, harus ada akselerasi. Jumlah fakultas kedokteran harus ditambah dan tersebar di seluruh provinsi.

"Enggak mungkin (lulusan) dokter-dokter dari Universitas Padjajaran (Unpad) punya 100 dokter, misalnya, dikirim semua ke Papua. Paling banyak 5 persen (distribusi dokter). Kita harus bikin juga fakultas kedokteran di Papua, Maluku Utara, Sulawesi Barat," tegasnya.

"Ini tanggung jawab kita, perguruan tinggi kelas A, bukan hanya membangun keahlian standar tinggi di kota, tapi juga meng-cover dan mengangkat fakultas kedokteran di daerah yang tertinggal dari fakultas kedokteran di kota lain. Jangan biarkan terjadi ketimpangan fakultas kedokteran di Indonesia."

Selain membuka fakultas kedokteran, Menkes Budi Gunadi juga baru mengetahui pendidikan dokter spesialis terbilang sangat susah. Pendidikan spesialis yang kuran dan sarana prasana kelengkapan rumah sakit juga kurang.

"Tapi kalau kembali ke misi kita untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, segala kekurangana yang ada di atas harus kita jawab (selesaikan, bereskan)," ujarnya.

"Kalau program kedokteran kurang ya mesti dibuka. Saya lihat kurang sekali penyebaran program studi spesialis di Indonesia. Masih terjadi ketidakseimbangan program studi di seluruh Indoneisa. Fakultas kedokteran harus diperbanyak, kolegium juga diperbanyak.


Permudah Buka Program Studi Dokter Spesialis

Pelayanan Medis Jarak Jauh untuk Pasien COVID-19
Perbesar
Pasien berkonsultasi menggunakan pelayanan medis jarak jauh atau Telemedicine dengan Dokter di RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (18/2/2022). Layanan Telemedicine juga dapat digunakan bagi warga positif Covid-19 bergejala ringan yang menjalani isoman di rumah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Budi Gunadi Sadikin menambahkan, upaya memperbanyak fakultas kedokteran, terutama di luar Jawa juga butuh bantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Dukungan pendidikan dokter spesialis dapat ditingkatkan.

"Harus cepat dan dipermudah untuk membuka program studi spesialis ini sehingga fakultas kedokteran di provinsi makin banyak di wilayah Indonesia yang tidak seberuntung di Jawa," tambahnya.

"Upaya ini bisa tersebar dokter spesialis. Saya nanya juga ke banyak ibu0bu, siapa sih yang enggak pengen anaknya jadi dokter spesialis. Sekarang adalah tugas kita membuka kesempatan supaya pemerataan terjadi. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran saya harap bisa menjawab masalah ini."

Di sisi lain, ia mendorong untuk memperbanyak rumah sakit pendidikan, khususnya rumah sakit vertikal Kemenkes. Bahkan rumah sakit swasta diharapkan juga bisa menjadi rumah sakit pendidikan.

"Rumah sakit pendidikan harus diperbanyak. RS Vertikal saya harus jadi RS Pendidikan. Misalnya, kalau bisa praktik spesialis radiologi ada di seluruh Indonesia, enggak di Jakarta aja. Kita juga berupaya memperbaikin kualitas," imbuhnya.

"Saya butuh sekali AIPKI menciptakan lebih banyak dan cepat dokter untuk memberikan layanan bagi masyarakat Indonesia. Saya percaya, kalau kita bisa cepat dan tingkatkan (jumlah standar dokter), maka ini akan jadi legacy yang mendukung kesejahteraan anak kita."


Tiap Provinsi Wajib Punya Fakultas Kedokteran

Program Imunisasi Balita di Masa Pandemi COVID-19
Perbesar
Dokter menenangkan balita usai diberikan imunisasi di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Kamis (26/11/2020). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim telah menyetujui bahwa setiap provinsi wajib mempunyai fakultas kedokteran. Melalui terobosan baru ini, diharapkan jumlah dokter umum maupun spesialis di Tanah Air bertambah.

Fakultas kedokteran nantinya bisa dibuka perguruan tinggi swasta maupun negeri. Setiap perguruan tinggi akan diberikan tanggung jawab penuh untuk menciptakan dokter umum dan spesialis berkualitas.

"Nanti bagaimana kualitasnya? Itu tugas pengampunya. Kalau UI (Universitas Indonesia), ya tugasnya anak-anak UI yang pintar-pintar untuk mengampu," jelas Menkes Budi Gunadi dalam Video Conference Tranformasi Kesehatan Fasyankes, Jumat (27/5/2022).

"Teman-teman di Papua sebaiknya spesialis kanker atau teman-teman di Sulawesi lah Unhas (Universitas Hasanuddin) supaya bisa spesialis kanker, baik itu pemerintah maupun swasta."

Budi Gunadi mengaku sudah berbicara dengan Nadiem Makarim maupun dekan fakultas kedokteran soal kondisi dokter di Indonesia. Ia telah menekankan kepada semua pihak bahwa harus disadari, Indonesia memiliki keterbatasan jumlah dokter.

"Dengan segala matriks kita ukur, gimana pun kurang. Oleh karena itu, harus diperbanyak, harus ada akselerasi. Ini harus kita percepat, baik dokter umum maupun spesialisnya," tandasnya.

Infografis 5 Saran Dokter untuk Penyintas Covid-19. (Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Infografis 5 Saran Dokter untuk Penyintas Covid-19. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya