Bila Berstatus Endemi, Pembiayaan COVID-19 Akan Dialihkan ke BPJS Kesehatan

Oleh Fitri Haryanti Harsono pada 25 Mei 2022, 10:00 WIB
Diperbarui 25 Mei 2022, 10:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy
Perbesar
Apabila COVID-19 menjadi endemi, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, pembiayaan perawatan pasien COVID-19 yang selama ini ditanggung langsung oleh pemerintah akan dialihkan ke BPJS Kesehatan di Gedung Rektorat Universitas Brawijawaya, Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/5/2022). (Dok Kemenko PMK RI)

Liputan6.com, Malang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mengatakan, apabila COVID-19 menjadi endemi, skema pembiayaan dan pengobatan pasien COVID-19 akan mengalami perubahan.

Penanganan pasien COVID-19 saat Indonesia masuk endemi saat akan menjadi seperti penyakit biasa, yang mana pembiayaannya dialihkan ke BPJS Kesehatan. Nantinya, pengobatan COVID-19 dengan BPJS Kesehatan juga akan dilakukan sesuai golongan keanggotaan.

"Namanya endemi itu penyakitnya masih ada tapi sudah tidak lagi mewabah. Karena itu akan diperlakukan seperti penyakit infeksius lain seperti tuberkulosis (TB), pokoknya penyakit yang berkaitan dengan bakteri, virus, dan jamur yang biasa menjadi infeksi," ujar Muhadjir di Gedung Rektorat Universitas Brawijawaya, Kota Malang, Jawa Timur baru-baru ini.

Artinya, pembiayaan perawatan pasien COVID-19, yang selama ini ditanggung langsung oleh Pemerintah akan dialihkan ke BPJS Kesehatan

"Kalau nanti sudah dinyatakan endemi, otomatis menjadi penyakit infeksius biasa. Karena penyakit infeksius biasa, penanganannya juga biasa," lanjut Muhadjir melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

"Termasuk nanti biayanya akan dialihkan yang selama ini subsidi langsung oleh Pemerintah nanti akan dialihkan ke BPJS."

Seperti diketahui, COVID-19 di Indonesia dewasa ini kian melandai. Pertambahan kasus COvID-19 dan angka kematian akibat virus Corona ini juga semakin menurun setiap hari. Fakta ini membuat Indonesia bersiap transisi dari pandemi menjadi endemi. 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Klaim Pembiayaan COVID-19

FOTO: Mengintip Penanganan Pasien COVID-19 di Bogor
Perbesar
Petugas medis memeriksa pasien COVID-19 di rumah sakit umum di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/1/2021). Melansir data dari hasil monitoring Dinas Kesehatan Kota Bogor, pada Jumat (22/1/2021), ada 114 kasus baru COVID-19 sehingga jumlah keseluruhan menjadi 7.269 kasus. (ADEK BERRY/AFP)

Hingga saat ini, pembiayaan pelayanan pasien COVID-19 ditanggung Pemerintah sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Bahwa dalam rangka kesinambungan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging tertentu dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan penyakit infeksi emerging tertentu. COVID-19 yang sebelumnya dikenal dengan Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) telah ditetapkan sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang dapat menimbulkan wabah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. 

KMK ini diteken Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin tertanggal 23 Agustus 2021.


Kemenkes Lakukan Penggantian Biaya COVID-19

FOTO: Mengintip Penanganan Pasien COVID-19 di Bogor
Perbesar
Petugas medis memeriksa pasien COVID-19 di rumah sakit umum di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/1/2021). Setidaknya dalam tiga hari terakhir, kasus baru COVID-19 di Bogor selalu di atas angka 100. (ADEK BERRY/AFP)

Pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021 Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), ada pembagian peran dan fungsi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam penjaminan klaim pelayanan pasien COVID-19.

Upaya ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk melakukan penanganan yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis bagi kesinambungan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 di rumah sakit penyelenggara pelayanan kesehatan COVID-19.

Peran Kementerian Kesehatan, antara lain:

  1. Melakukan penggantian/pembayaran biaya pelayanan pasien COVID-19, klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta program Jaminan Kesehatan Nasional
  2. Melakukan penggantian/pembayaran biaya pelayanan kepada rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID-19 atau pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19
  3. Menyelesaikan klaim dispute rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19, dengan membentuk Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Pusat dan berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Provinsi

Jaminan Pelayanan Pasien COVID-19

FOTO: Mengintip Penanganan Pasien COVID-19 di Bogor
Perbesar
Petugas medis yang bekerja untuk pasien COVID-19 mengumpulkan informasi di rumah sakit umum di Bogor, Jawa Barat, Senin (25/1/2021). Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengungkapkan, sampai saat ini, klaster keluarga masih menjadi penyumbang terbanyak kasus COVID-19 di Kota Bogor. (ADEK BERRY/AFP)

Pemerintah berharap dengan diberikannya jaminan pelayanan pasien COVID-19 melalui klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 oleh rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 tersebut dapat terjadi kesinambungan pelayanan kesehatan terhadap pasien COVID-19 di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19.

Sehingga rumah sakit dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan menekan angka kematian pasien COVID-19.

Terkait hal tersebut Kementerian Kesehatan harus memastikan bahwa kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit penyelenggara dapat diklaim melalui jaminan pelayanan COVID-19, dan besaran biaya dari pelayanan yang diajukan diterima oleh rumah sakit penyelenggara tersebut berupa unit biaya per hari (cost per day) dan paket tarif INA-CBG yang sebelumnya diajukan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 dapat melakukan klaim jaminan pelayanan pasien COVID-19, yang komponen pembiayaannya meliputi:

  1. administrasi pelayanan
  2. akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi)
  3. jasa dokter
  4. tindakan di ruangan
  5. pemakaian ventilator
  6. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan kebutuhan medis pasien COVID-19)
  7. bahan medis habis pakai
  8. obat-obatan
  9. alat kesehatan termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di ruangan
  10. ambulans rujukan
  11. pemulasaraan jenazah
  12. pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan medis pasien COVID-19
Infografis Mahalnya Biaya Penanganan Covid-19 di Indonesia. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Mahalnya Biaya Penanganan Covid-19 di Indonesia. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya