Data Imunisasi Anak Bakal Tersimpan di PeduliLindungi, Kapan Mulai?

Selama ini, menurut Budi Gunadi Sadikin, data vaksinasi (imunisasi anak) biasanya ditulis di dalam kartu atau di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Sayangnya, penggunaan secara fisik ini tidak awet, bahkan kartu atau buku pencatatan bisa saja hilang.

"Nah, akibatnya kadang (buku atau kartu) hilang atau lupa (disimpan). Beberapa perguruan tinggi luar negeri ada juga yang membutuhkan sejarah vaksinasi kita saat kecil. Contohnya, sudah pernah divaksinasi polio atau belum, sudah pernah divaksinasi difteri, tetanus atau belum," tuturnya.

"Sepengalaman saya pribadi seperti itu. Masyarakat akan kesulitan kalau suatu saat ingin mengirim anaknya belajar di luar negeri, kalau misalnya, buku atau kartunya sudah tidak ada."

Dengan demikian, digitalisasi data imunisasi sangat penting dilakukan. Langkah ini dapat mempermudah anak hingga dewasa nanti bisa mengakses data imunisasi sendiri. Data pun akan disimpan di sistem Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Semua anak-anak yang nanti kita lakukan imunisasi akan terekam individunya dan akan memiliki sertifikat vaksinasi elektronik yang disimpan secara digital. Sehingga anytime, setiap saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan, baik 15 tahun lagi atau 20 tahun lagi, tetap bisa mengambil datanya yang tersimpan di Kementerian Kesehatan," beber Menkes Budi Gunadi.

Lebih lanjut, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, data imunisasi anak belum ada pada sistem Kementerian Kesehatan. Hasil laporan imunisasi pun baru sebatas terekam di masing-masing fasilitas kesehatan yang menggelar imunisasi anak.

"Sebelumnya, data imunisasi ini kan belum ada di sistem digital kita. Itu yang pertama. Yang kedua, data yang ada di Kemenkes juga data yang sifatnya agregat. Jadi, dari akumulasi laporan, detailnya gitu ada di masing-masing fasilitas kesehatan yang melakukan imunisasi," ungkapnya.

"Sehingga mengakibatkan bila yang bersangkutan kemudian pindah sekolah atau pindah kota, itu akan mengalami kesulitan (mengakses data), kecuali yang bersangkutan memang memegangi bukunya (catatan riwayat imunisasi)."

Menilik problem tersebut, Menkes Budi Gunadi menekankan, pentingnya digitalisasi data imunisasi anak. Serupa dengan vaksinasi COVID-19, data yang sudah terdigitalisasi tersimpan awet dan bisa diakses kapan saja.

"Pengalaman kami, yang namanya buku KIA ini enggak bisa disimpan sampai yang bersangkutan dewasa, kadang-kadang hilang juga. Dengan demikian, kami melihat bahwa ini kesempatan untuk melakukan digitalisasi," pungkasnya.

"Begitu divaksin, mirip dengan vaksinasi COVID-19, datanya akan masuk dan disimpan. Kemudian nanti bisa diakses setiap saat ke aplikasi PeduliLindungi."

Terkait program imunisasi nasional, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada penambahan jumlah imunisasi rutin wajib di Indonesia. Jika semula vaksinasi rutin wajib hanya berjumlah 11, kini menjadi 14 vaksin.

Ketiga jenis vaksin tambahan yang masuk dalam program imunisasi rutin wajib yakni, Vaksin Pnemumococcal Conjugate Vaccine (PCV), vaksin Rotavirus, dan vaksin Human Papilloma Virus (HPV).

Vaksin PCV bertujuan untuk mencegah penyakit radang paru, radang selaput otak, radang telinga yang disebabkan oleh bakteri Pneumokokus. Vaksin Rotavirus untuk mencegah diare berat dan komplikasinya yang disebabkan oleh virus Rota.

Sementara itu, vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks pada wanita.

"Kami sudah menambah jumlah vaksin atau jumlah imunisasi wajib yang akan kita berikan ke masyarakat, dari 11 menjadi 14. Kita tambahkan 3 vaksin baru yaitu HPV untuk kanker serviks untuk para ibu," ujar Menkes Budi Gunadi.

"Kemudian PCV untuk pneumonia kepada balita dan juga Rotavirus untuk penyakit diare, ini juga ditargetkan ke balita. Ini adalah salah satu program baru yang kami luncurkan pada sistem pelayanan kesehatan primer."