Tunggakan Perawatan COVID-19 Rp23 Triliun Bisa Pengaruhi Operasional RS

Dengan kata lain, tanggungan yang belum dibayarkan akan lebih berdampak berat pada RSUD ketimbang rumah sakit pusat.

“Dengan catatan saya enggak punya datanya RS mana yang belum dibayar, ya. Saya anggap saja yang belum dibayar itu RS pemerintah pusat dan daerah. Kalau yang pusat anggarannya dari pemerintah pusat, kalau yang daerah dari pemerintah daerah.”

“Lalu ada rumah sakit di kabupaten yang lebih turun lagi dari keduanya, jadi semuanya itu ditanggung pemerintah. Ketika pemerintah belum membayarkan maka berat bagi rumah sakit tersebut, ini kan sudah ganti tahun anggaran.”

Jika tanggungan tidak dibayarkan setelah ganti tahun anggaran, maka akan defisit karena sudah tutup buku pada Desember tahun lalu.

Agus pun berpendapat, Menteri Keuangan harus segera membayar tagihan tersebut. Pasalnya, jika tidak segera dibayarkan maka operasional rumah sakit akan terganggu.

“Menurut saya Menteri Keuangan harus segera membayarkan itu, karena kalau tidak, terganggu operasionalnya seperti pengurangan persediaan obat. Di sisi lain, harus bayar PLN, air, telepon dan sebagainya.”

“Kalau enggak dibayar, bisa berhenti operasi atau kalau enggak kualitasnya bisa turun karena semuanya dihemat.”

Sedangkan, bagi petugas kesehatan tertentu dampaknya bisa tidak terlalu besar karena petugas kesehatan dibayar oleh negara.

“Ya kalau petugas kesehatannya kan dibayar negara, kalau yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lho ya. Kecuali yang honorer, saya enggak tahu itu gimana mekanismenya.”

Maka dari itu, solusi terbaik yang perlu dilakukan adalah membayar tagihan tersebut secepatnya.

“Solusinya ya bayar sekarang, kalau enggak, jangan bilang kasih gratis,” ujar Agus.