Beroperasi di Masa Nataru, Ada Sanksi untuk Fasilitas Publik yang Tak Bentuk Satgas Prokes

Liputan6.com, Jakarta - Ada sanksi bagi fasilitas publik yang tidak membentuk Satgas Protokol Kesehatan (Prokes) saat beroperasi masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2021. Sanksi bisa berupa peringatan hingga penutupan sementara.

Aturan sanksi di atas tertuang melalui Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 24 Tahun 2021 Tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat edaran yang diteken Ketua Satgas COVID-19 Mayjen TNI Suharyanto juga mencakup pengendalian dan pemantauan aktivitas sosial ekonomi masyarakat masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Upaya ini sebagai bentuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan membatasi aktivitas masyarakat selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Aturan pembentukan Satgas Prokes di fasilitas publik saat Nataru sesuai surat edaran Satgas yang diterima Health Liputan6.com pada Selasa, 30 November 2021, sebagai berikut:

• Ketentuan pengaturan tentang pembentukan dan optimalisasi fungsi Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
• Dalam hal fasilitas publik yang diperbolehkan beroperasi tidak membentuk Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dapat memberikan sanksi, antara lain teguran lisan/tertulis, peringatan, hingga penutupan sementara fasilitas publik terkait.

** #IngatPesanIbu 

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

#sudahdivaksintetap3m #vaksinmelindungikitasemua