Aman Belajar Tatap Muka, Kemenkes Jemput Bola Deteksi COVID-19

Budi Gunadi Sadikin memaparkan 5 tahapan strategi sampling surveilans evaluasi pembelajaran tatap muka. Pertama, identifikasi sasaran. Sasaran itu sekolah yang berada di tingkat kabupaten/kota.

"Dilihat berapa jumlah sekolah yang melaksanakan tatap muka. Kedua, melakukan random sampling. Kita ambil 10 persen sekolah dari total sekolah yang melaksanakan PTM untuk sampling," paparnya.

"Ketiga, sampling kecamatan. Dari 10 persen sekolah, kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan. Kecamatan mana yang banyak sekolahnya, otomatis akan lebih banyak."

Lantas kenapa sampling di level kecamatan? Menkes Budi menekankan, hal itu sebagaimana saran para epidemiolog. Bahwa penularan virus Corona tidak antar kota, melainkan lebih dulu terjadi di lingkup antar kecamatan.

"Di wilayah epidemiologis kecamatan itu harus dimonitor dengan ketat dari sisi surveilans," lanjutnya.

Strategi keempat, sampling individu. Sampling dengan mengambil 30 siswa dan 30 pengajar tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah yang menjadi sasaran surveilans. Kelima, pemeriksaan (testing) menggunakan PCR.

Selanjutnya, ada 520 juta sekolah, 68 juta peserta didik, dan 5 juta tenaga pendidik dan kependidikan dengan total 73 juta orang yang akan dilakukan testing. Perhitungan kebutuhan testing PCR per bulan dengan sampel sekitar 1,7 juta per bulan, di atas sekitar 30.000 sampel per hari.

"Nanti kita lihat sekolah-sekolah yang ada kasus positif COVID-19 tapi di bawah 1 persen positivity rate-nya yang normal saja, kita cari kontak eratnya. Lalu yang positif dikarantina, kontak erat diisolasi, sekolah tetap berjalan," terang Budi Gunadi Sadikin.

"Tapi kalau positivity rate-nya sekitar 1-5 persen itu rombongan belajarnya semua kita tes, sekolah tetap berjalan. Semua yang dites ini kita karantina agar tidak menularkan

Kalau positivity rate di atas 5 persen, seluruh sekolah akan dites. Ini karena ada kemungkinan menyebar virus Corona.

"Sekolahnya kita ubah dulu menjadi online selama 14 hari sambil kita rapihin. Protokol kesehatan direview kembali oleh tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Dinas Kesehatan. Kemudian (setelah) 14 hari kita masukkan lagi (PTM dibuka lagi)," pungkas Menkes Budi.