Peraturan Baru, Jenis Vaksin Pemerintah Boleh Sama dengan Vaksin Gotong Royong

Oleh Giovani Dio Prasasti pada 14 Jun 2021, 18:00 WIB
Diperbarui 15 Jun 2021, 08:05 WIB
Pelaku Jasa Transportasi Jalani Vaksinasi COVID-19 di Terminal Kampung Rambutan
Perbesar
Petugas medis menyiapkan vaksin COVID-19 di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Vaksinasi massal ini untuk 1.000 orang yang terdiri dari para supir bus, kernet, pedagang usaha kecil dan mikro di Terminal Kampung Rambutan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbolehkan penggunaan jenis vaksin COVID-19 yang sama dalam program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Rotong.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 18 Tahun 2021 yang disahkan Menteri Kesehatan pada 28 Mei 2021, menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dengan sejumlah perubahan menyesuaikan situasi dan kondisi.

Dalam siaran pers di laman resmi Kemkes.go.id., dikutip Senin (14/6/2021), mereka menyatakan bahwa pembaruan aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.

Dalam PMK barunya, Kemenkes mengizinkan penggunaan jenis vaksin yang sama antara vaksinasi pemerintah dengan Gotong Royong, dengan ketentuan jenis vaksin untuk Vaksinasi Program diperoleh dari hibah, sumbangan, atau pun pemberian baik dari masyarakat atau negara lain.

"Vaksin COVID-19 yang dimaksud tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata," kata Kemenkes.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Penanganan KIPI dan Pembiayaan

FOTO: Melihat Sentra Vaksinasi COVID-19 di Jakarta
Perbesar
Vaksinator menyiapkan vaksin AstraZeneca untuk disuntikkan kepada warga saat peresmian Sentra Vaksinasi COVID-19 di RS St. Carolus, Jakarta, Senin (14/6/2021). Sentra vaksinasi ini akan beroperasi selama tiga bulan hingga tanggal 26 September 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Selain itu, PMK baru juga mengatur tentang penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan, sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Soal aspek pembiayaan, peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

"Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN akan didanai melalui mekanisme penadaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan," kata Kemenkes.

Adapun, pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III program JKN, atau diatas kelas III atas keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

"Pembaruan ketentuan ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia," pungkas mereka.

Sebelumnya pemerintah membedakan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program Vaksinasi Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong.

Untuk vaksinasi program, pemerintah memutuskan menggunakan vaksin COVID-19 Sinovac dan AstraZeneca. Sementara, dalam program vaksinasi Gotong Royong, diputuskan menggunakan vaksin Sinopharm.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Infografis Perbandingan Vaksin Covid-19 Sinovac dengan AstraZeneca

Infografis Perbandingan Vaksin Covid-19 Sinovac dengan AstraZeneca. (Liputan6.com/Trieyasni)
Perbesar
Infografis Perbandingan Vaksin Covid-19 Sinovac dengan AstraZeneca. (Liputan6.com/Trieyasni)
Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

Lanjutkan Membaca ↓