Peraturan Baru, Jenis Vaksin Pemerintah Boleh Sama dengan Vaksin Gotong Royong

Selain itu, PMK baru juga mengatur tentang penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan, sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Soal aspek pembiayaan, peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

"Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN akan didanai melalui mekanisme penadaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan," kata Kemenkes.

Adapun, pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III program JKN, atau diatas kelas III atas keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

"Pembaruan ketentuan ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi COVID-19 di Indonesia," pungkas mereka.

Sebelumnya pemerintah membedakan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program Vaksinasi Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong.

Untuk vaksinasi program, pemerintah memutuskan menggunakan vaksin COVID-19 Sinovac dan AstraZeneca. Sementara, dalam program vaksinasi Gotong Royong, diputuskan menggunakan vaksin Sinopharm.