Adegan Kekerasan pada Anak di TV Bertentangan dengan UU

Ilustrasi TV Foto oleh Huỳnh Đạt dari Pexels — Ilustrasi sinetron teve Foto oleh Huỳnh Đạt dari Pexels

Liputan6.com, Jakarta Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Nahar mengatakan dari hasil telaah yang dilakukan KemenPPPA ditemukan beberapa aspek yang telah dilanggar dalam produksi sinetron tentang pernikahan dini di salah satu stasiun teve.

“Terkait peran istri dalam sinetron ini yang diperankan seorang pemain usia anak, hal ini adalah bentuk stimulasi pernikahan usia dini yang bertentangan dengan program pemerintah khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,” kata Nahar dalam keterangan pers KemenPPPA dikutip Jumat (4/6/2021).

Angka Perceraian di Kabupaten Mukomuko Didominasi Pasangan Pernikahan Dini

Nahar menambahkan, sinetron tersebut juga memperlihatkan kekerasan psikis berupa bentakan dan makian dari pemeran pria, serta pemaksaan melakukan hubungan seksual.

Adegan dalam sinetron tersebut dinilai mempromosikan kekerasan psikis dan seksual terhadap anak yang bertentangan dengan Pasal 66C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Simak Video Berikut Ini

Yuk, kenal lebih dekat dengan Lea Ciarachel, pemeran Zahra di sinetron Suara Hati Istri lewat video di atas ini!

2 dari 3 halaman

Memengaruhi Kondisi Psikologis Masyarakat

Tayangan ini secara tidak langsung akan memengaruhi kondisi psikologis masyarakat dan menimbulkan toxic masculinity, lanjut Nahar.

Toxic masculinity berkaitan dengan terbangunnya konstruksi sosial di masyarakat bahwa pria identik dengan kekerasan, agresif secara seksual, dan merendahkan perempuan.

Nahar juga mengingatkan tayangan tersebut berisiko memengaruhi masyarakat untuk melakukan perkawinan usia anak dan kekerasan seksual.

Bahkan, sinetron tersebut juga menunjukkan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena pada tayangan tersebut diceritakan bahwa pemeran anak dinikahkan dengan alasan untuk membayar utang keluarganya.

“Jika nanti ditemukan kasus serupa di lapangan dan setelah digali peristiwa tersebut merupakan bentuk imitasi dari tayangan yang disiarkan oleh TV tersebut, maka pihak TV dapat dipidanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Nahar.

3 dari 3 halaman