Gandeng BKKBN, Mensos Risma: Program Penurunan Stunting Diawali di NTT

Oleh Giovani Dio Prasasti pada 03 Jun 2021, 10:00 WIB
Diperbarui 03 Jun 2021, 10:00 WIB
Mensos Tri Rismaharini
Perbesar
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma. (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya menurunkan stunting di Indonesia.

"Saya akan bekerja sama dengan BKKBN sebagai ketua pelaksana program penurunan stunting. Kami akan memulai program ini dari provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)," kata Risma dalam jumpa pers Senin kemarin.

Dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemensos, Risma mengatakan bahwa untuk mencukupi kebutuhan gizi, pihaknya akan menggunakan beras fortifikasi yang telah ditambahkan vitamin.

Mantan Wali Kota Surabaya itu pun berharap agar konsumsi beras fortifikasi ini dapat menambah gizi masyarakat.

Selain itu, Risma juga mengatakan bahwa salah satu sasaran yang penting dalam program tersebut adalah remaja putri yang menurutnya rentan mengalami anemia.

"Jadi diharapkan dengan asupan beras fortivikasi dan vitamin, anemia bisa diatasi," kata Mensos Risma menambahkan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Target Turunkan hingga 14 Persen

Mencegah Stunting dengan Pemeriksaan Rutin Kehamilan di Puskesmas
Perbesar
Dokter memeriksa kesehatan ibu hamil di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019 oleh Kementerian Kesehatan RI, tercatat satu dari empat anak Indonesia di bawah usia lima tahun menderita stunting. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar angka stunting di Indonesia dapat diturunkan menjadi 14 persen pada tahun 2024, dari sebelumnya di tahun 2019 yaitu 27,6 persen.

Jokowi juga telah menunjuk BKKBN sebagai penanggung jawab dan ketua pelaksana program penanganan stunting, yang dalam pelaksanaannya akan bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Ada 10 provinsi yang menjadi prioritas dalam penanganan stunting yaitu: NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Presiden juga meminta sosialisasi pencegahan stunting tersambung dengan program perlindungan sosial pemerintah, terutama Program Keluarga Harapan, pembagian Bantuan Pangan Non Tunai atau Program Sembako dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga tidak mampu.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Infografis Stunting, Ancaman Hilangnya Satu Generasi

Infografis Stunting, Ancaman Hilangnya Satu Generasi
Perbesar
Infografis Stunting, Ancaman Hilangnya Satu Generasi. (Liputan6.com/Triyasni)
Scroll down untuk melanjutkan membaca

Simak Juga Video Menarik Berikut Ini

Lanjutkan Membaca ↓