Temuan ICW, 498.644 Alat Tes Reagen dan PCR Dikembalikan ke BNPB

Temuan-temuan ICW terkait pengembalian alat tes reagen dan PCR ke BNPB, salah satunya terjadi di rumah sakit di Jawa Timur. Ini karena alat tersebut mendekati tanggal kedaluwarsa.

"Ada beberapa kasus pengembalian barang yang dilakukan di rumah sakit di salah satu daerah di Jawa Timur. Barang dikembalikan ke BNPB pada tanggal 3 September 2020," tambah Dewi Aggraini.

"Jenis barang yang dikembalikan adalah reagen PCR sebanyak 1.854 unit merek Liferiver. Karena kondisinya sudah mendekati masa kedaluwarsa, yaitu 19 Oktober 2020. Makanya, dikembalikan 3 September 2020."

ICW mengkaji alat tes reagen dan PCR diduga tidak dicek tanggal kedaluwarsa oleh BNPB. Dalam dokumen tanda terima sementara antara BNPB dengan PT SIP penyedia Liferiver diketahui pihak BNPB hanya melakukan pengecekan berdasarkan jumlah barang yang diterima.

"Jadi, pengadaan barang ini tidak dicek dengan teliti dan tidak melihat tanggal kedaluwarsa. Melihat proses pengadaan ini, BNPB diduga secara sengaja mengabaikan proses pengecekan tanggal kedaluarsa barang," jelas Dewi.

"Dampaknya adalah potensi kerugian negara yang dihitung adalah sebesar Rp693,7 juta. Ini dari sisi barang yang dikembalikan, kemudian tidak digunakan."

Informasi yang diperoleh ICW, kata Dewi Anggraini, dalam kontrak antara BNPB dengan penyedia alat tes reagen dan PCR diatur juga uang muka dan ketentuan sanksi kepada penyedia alat. Tujuannya, mengantisipasi risiko pengadaan yang muncul, seperti bila terjadi pengembalian barang.

"Kalau melihat kondisi pandemi, kemudian dilakukan pengadaan darurat, tentunya risiko-risiko pengadaan seharusnya diperhitungkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah BNPB mengantisipasi risiko. Misalnya, alat-alat kesehatan atau produk pengadaan tidak dapat digunakan atau dekat dengan masa kedaluwarsa,"

"Jika ya, (BNPB mengantisipasi risiko pengadaan alat), apa konsekuensinya yang dimasukkan dalam kontrak kepada penyedia alat. Sanksi apa yang diterima oleh penyedia," pungkas Dewi.

"Jika tidak, berarti sangat disayangkan karena barang dengan anggaran yang begitu besar, tentunya dari anggaran negara harus dikembalikan dan ditumpuk di gudang BNPB, hingga pada akhirnya tidak bisa digunakan." 

Atas hasil temuan itu, Dewi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindalkanjuti untuk mengusut dugaan potensi kerugian negara.

Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit atas pengadaan alat kesehatan yang dilakukan oleh BNPB. 

Terkait pengadaan alat tes COVID-19 dalam hal ini reagan Sansure, perwakilan Satgas COVID-19 Nasser memastikan tak ada kerugian dalam pengadaan tersebut. Saat ini semua alat tes tersebut sudah didistribusikan ke laboratorium lain yang membutuhkan.

Nasser mengatakan BNPB telah membentuk tim dengan memasukkan unsur dari BPKP serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai bagian dari transparansi proses pengadaan. Selain itu pengadaan alat tes COVID-19 itu sudah mendapat rekomendasi dari rekan-rekan dokter seperti mengutip Merdeka.com.

Setelah alat tes itu tiba di Tanah Air,  lantas didistribusikan ke 88 laboratorium. Namun tidak semua laboratorium itu memiliki peralatan biomolekuler yang memadai sehingga terdapat lebih dari 21 laboratorium yang tidak bisa menggunakan alat tes itu.

Terkait temuan itu, BPKP bersama BNPB menindaklanjuti setelah dilakukan rapat koordinasi lantas diputuskan untuk menarik alat tes yang ada di laboratorium-laboratorium yang mengalami kesulitan tersebut pada 3 Agustus 2020. Setelah alat tes itu ditarik kemudian segera didistribusikan lagi ke laboratorium-laboratorium lain yang memiliki peralatan tes biomolekuler lebih lengkap.

Sehingga kalau disebut telah terjadi kerugian Rp170 miliar dari alat tes yang ditarik, kata Nasser, sebenarnya tidak terjadi. Mengingat semua alat itu sudah kita distribusikan semuanya.

"Bahkan sampai saat ini alat tes reagen Sansure ini masih dipakai dan diminta dari laboratorium-laboratorium yang membutuhkan," katanya.