Soal Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi COVID-19, Kemenkes: Itu Langkah Terakhir

FOTO: Vaksinasi COVID-19 Massal Digelar di DKI Jakarta — Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada tenaga kesehatan saat vaksinasi massal di Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, Pondok Labu, Jakarta, Minggu (31/1/2021). Dinkes DKI Jakarta menggelar vaksinasi COVID-19 tahap pertama secara massal dan serentak kepada tenaga kesehatan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengatakan bahwa sanksi merupakan jalan terakhir yang akan diterapkan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Hal ini terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dalam Perpres tersebut memang disebutkan ada beberapa sanksi termasuk penundaan bansos atau pengurusan administrasi.

Nadia juga, menyebutkan, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Wabah, ada beberapa sanksi seperti kurungan satu tahun atau pun enam bulan, serta denda Rp500 ribu hingga Rp1 juta.

"Itu tentunya adalah langkah-langkah terakhir," kata Siti Nadia yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes ini dalam konferensi pers virtual terkait vaksinasi COVID-19 pada Senin (15/2/2021).

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulan Pandemi Covid-19. Aturan ini merevisi Perpres Nomor 99 tahun 2020.

2 dari 3 halaman

Edukasi dan Persuasi Masih Langkah Utama

Dokter senior di RSCM mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac. (Foto: Kemenkes RI)

Nadia mengatakan, vaksinasi massal COVID-19 bertujuan untuk masyarakat bersama-sama, sebagai Warga Negara Indonesia, untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19.

"Jadi vaksinasi yang diberikan kepada diri kita ini tentunya bertujuan untuk melindungi dan menyelesaikan pandemi di negara ini. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau individu, tetapi kepentingan masyarakat bersama," ujarnya.

Nadia menambahkan, edukasi dan persuasif akan tetap menjadi langkah utama Kemenkes untuk mengajak masyarakat yang masih menolak vaksinasi. Ia mengatakan, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat menjadi penting sebagai teladan.

"Jadi memang sanksi adalah jalan terakhir untuk kemudian, kalau betul-betul tidak melaksanakan," kata Nadia.

"Kalau seorang masyarakat kemudian tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan vaksinasi untuk melindungi dirinya, tetapi kemudian dengan dia tidak menggunakan haknya itu dia membahayakan masyarakat lain, tentunya pemerintah harus mengambil tindakan terkait ini."

3 dari 3 halaman

Infografis Syarat Lansia, Komorbid hingga Ibu Menyusui Disuntik Vaksin Covid-19

Vaksinasi
Obat
Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh.
Lihat Selengkapnya
Vaksinasi
Kemenkes
Organisasi
Kemenkes adalah singkatan dari Kementerian Kesehatan.
Lihat Selengkapnya
Kemenkes
COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Corona
Bencana Alam
Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.
Lihat Selengkapnya
Corona
vaksinasi covid
Agenda
Vaksinasi Covid-19 adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun dari Covid-19.
Lihat Selengkapnya
vaksinasi covid
Vaksinasi Covid-19
Vaksin Covid-19
sanksi
sanksi vaksinasi covid-19
virus corona