BPJS Watch Bersuara Soal Sanksi Penghentian Jaminan Sosial jika Tolak Vaksinasi COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan, sanksi penghentian jaminan sosial jika tak mau vaksinasi COVID-19 melanggar ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sanksi ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021.

"Untuk masalah sanksi tidak mendapatkan jaminan sosial, seperti Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi yang menolak vaksin COVID-19, menurut saya itu sudah melanggar UU SJSN," kata Timboel kepada Health Liputan6.com melalui pesan singkat, Senin (15/2/2021).

"Misalnya, amanat Pasal 20 ayat 1 UU SJSN yang tertulis soal peserta adalah orang yang membayar iuran. Bila seseorang sudah membayar iuran JKN, orang tersebut berhak mendapat pelayanan JKN," dia menambahkan.

Lebih lanjut, Timboel mengatakan bahwa hanya karena tidak mau ikut vaksinasi, bukan berarti individu yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan pelayanan JKN.

"Tidak boleh karena menolak divaksin, orang tersebut justru tidak mendapat pelayanan JKN," ujarnya.

Perpres Nomor 14 tahun 2021 yang dikeluarkan sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease. Perpres ini ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Februari 2021.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak Video Menarik Berikut Ini: