Pandemi COVID-19, Anggaran Kesehatan 2021 Bengkak Jadi Rp254 Triliun

Kenaikan anggaran kesehatan tahun 2021 yang mencapai Rp254 triliun sebagai komitmen pemerintah memberikan keringanan pada sistem perpajakan dalam pengadaan alat kesehatan penanganan COVID-19. Diharapkan pengadaan alat kesehatan akan lebih mudah, cepat, dan murah.

Sejak awal tahun 2021, Askolani menjelaskan, pemerintah sudah mengantisipasi perkembangan COVID-19 yang masih sangat dinamis. Diperlukan dukungan tambahan anggaran yang cukup besar menangani COVID-19 di bidang kesehatan.

"Yang harus kita perhitungkan juga adalah proses penanganan pasien COVID-19 serta peralatan untuk mendukung perawatan. Kemudian insentif kepada tenaga kesehatan dan yang terbaru adalah pelaksanaan vaksinasi," lanjutnya.

"Adanya serangkaian kegiatan butuh anggaran cukup besar. Jadi, pemerintah menambah kebutuhan anggaran, awalnya Rp169 triliun, kemungkinan akan bisa mencapai Rp254 triliun. Dan ini sepenuhnya menjadi prioritas pemerintah, sehingga untuk bisa mendukung pendanaan, pemerintah melakukan langkah recofusing dan realokasi belanja kementerian/lembaga."

Di dalam anggaran kesehatan termaktub insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, perawatan pasien COVID19, obat-obatan, biaya isolasi, serta biaya testing, tracking, tracing, dan treatment juga pengadaan alat kesehatan.

"Ini menjadi satu kebutuhan pokok yang komplit dan komprehensif, yang harus didanai oleh pemerintah dan butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah," ucap Askolani.

Askolani menekankan, Kemenkeu dan Kemenkes masih terus melakukan perhitungan detail belanja untuk penanganan COVID-19 yang dinamis. Ia meyakini implementasi kenaikan anggaran kesehatan bisa dilakukan dengan baik, konsisten, dan solid.

"Anggaran untuk penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi dilakukan berlandaskan Undang-Undang APBN tahun 2021, yang telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan sebagai landasan dari kebijakan APBN yang akuntabel, tata kelola baik juga kredibel," ujarnya.

"Pertanggungjawaban atas keuangan juga nanti pada akhirnya akan dilakukan oleh auditor Badan Pengawas Keuangan (BPK)."

Pemerintah tetap komitmen membantu, mendukung, dan menyelesaikan penanganan COVID-19 di bidang kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi.