Satgas COVID-19: Pembatasan Kegiatan Jawa-Bali untuk Investasi Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah Jawa-Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021. Hal ini demi mencegah lonjakan kasus COVID-19.

Wiku Adisasmito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa hal itu harus dilihat sebagai sebuah investasi kesehatan.

"Kita harus sama-sama mengerti bahwa kita harus investasi kesehatan, "kata Wiku. "Sebenarnya investasi kesehatan ini kan untuk ekonomi nantinya."

Dalam dialog virtual dari Graha BNPB pada Kamis (7/1/2021), Wiku mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat terkait penerapan PPKM.

"Misalnya jumlah kasus meninggal atau angka kematiannya masih di atas rata-rata nasional, itu salah satu pertimbangan," kata Wiku.

Pertimbangan lain adalah keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 baik di ruang isolasi dan ICU. Wiku mengungkapkan rata-rata tingkat keterisian di banyak daerah sudah lebih dari 70 persen.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

Pemerintah memutuskan PSBB untuk seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali karena terus meningkatnya kasus Covid-19. Pemerintah berharap dengan PSBB, jumlah kasus di Jawa-Bali bisa dikendalikan.

2 dari 3 halaman

Investasi Kesehatan juga untuk Ekonomi

Angka COVID-19 di Tanah Air Tembus Setengah Juta Kasus — Tenaga kesehatan mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap di zona merah Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/11/2020). Total kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia hari ini mencapai angka 502.110 usai penambahan harian sebanyak 4.442. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

"Bisa saja bed-nya ada, tetapi SDM-nya tidak ada. Karena untuk memiliki dokter yang jumlahnya banyak itu sulit. Apalagi jumlah kematian dokter juga semakin tinggi. Jadi kalau tidak direm, maka masyarakat tidak akan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit."

Pertimbangan lainnya adalah angka kasus aktif. Wiku meminta agar daerah-daerah mampu menekan angka kasus COVID-19 aktif hingga di bawah rata-rata nasional sebesar 14 persen.

Selain itu, Wiku juga meminta agar tingkat kesembuhan di daerah juga harus ditingkatkan hingga mencapai 82 persen.

"Dengan cara menggunakan indikator itu, pemerintah daerah penting untuk bertanggung jawab, mereka harus bisa baca data. Masyarakat juga harus bisa baca data," kata Wiku.

Wiku mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus menyadari bahwa saat ini investasi kesehatan haruslah dilakukan demi mencegah ekonomi yang ttak bisa berjalan karena kesehatan yang buruk. Menurutnya kedua hal ini tidak bisa dibenturkan.

"Dua-duanya penting, tetapi sekarang kita harus investasi kesehatan, kan perlu waktu untuk mendinginkan suasana, untuk menekan kasusnya, sehingga kita bisa lebih sehat lagi, untuk bisa menghadapi ini lebih panjang."

3 dari 3 halaman