Sukses

Budi Gunadi Gantikan Terawan, CISDI: Menkes Harus Bisa Ambil Alih Penanganan COVID-19

Ini rekomendasi CISDI untuk Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait penanganan COVID-19.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, dilantik menjadi Menteri Kesehatan (Menkes) pada 23 Desember 2020. Budi Gunadi menggantikan posisi yang diisi sebelumnya oleh Terawan Agus Putranto. 

Pergantian ini membuat Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) memberi saran terkait penanganan COVID-19. 

CISDI mendorong Menkes Budi untuk melakukan reformasi layanan kesehatan primer serta terus menegakkan upaya tes, lacak kasus, pengobatan dan isolasi sebagai jalan keluar pandemi.

 “Dalam kacamata kami, perlu ada reformasi sistem kesehatan termasuk penguatan layanan kesehatan primer,” ujar Direktur Kebijakan CISDI, Olivia Herlinda dalam keterangan pers, Selasa (22/12/2020).

Ia menambahkan, penguatan layanan kesehatan primer bertujuan untuk mendorong tidak hanya kesiapan faskes dan distribusi vaksin, tetapi juga menegakkan surveilans, 3T (test, trace, treatment), serta upaya promotif dan pencegahan di tingkat komunitas dan individu.

“Yang tidak kalah penting, kesiapan logistik dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin juga harus digarap secara serius.”

Upaya tersebut membutuhkan intervensi sistemik yang perlu disiapkan dengan cepat. Olivia mewakili CISDI berharap Menkes yang baru dapat melihat perspektif kesiapan sistem sebagai sebuah upaya integral dalam menyelesaikan permasalahan pandemi.

Artinya, transformasi puskesmas dan perspektif kesehatan masyarakat perlu segera diperkuat.

Selain itu, CISDI juga meminta Menkes menetapkan indikator yang jelas sesegera mungkin khususnya terkait penurunan jumlah orang sakit dan orang tertular.

Indikator ini nantinya akan melindungi tenaga kesehatan dan mampu mengurangi beban kesehatan. Kesiapan vaksinasi juga berarti harus mempertimbangkan kesiapan layanan kesehatan Indonesia, baik publik maupun swasta.

“Maka, integrasi layanan dan reformasi sistem kesehatan secara jangka panjang juga perlu segera dilakukan.”

Dengan fragmentasi layanan yang terjadi sekarang, Indonesia akan kesulitan melakukan penanganan COVID-19 secara optimal, termasuk melakukan proses vaksinasi. Publik menaruh harapan sangat besar pada perbaikan penanganan COVID-19 di Indonesia, kata Olivia.

CISDI setuju bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah orang dengan pemahaman kesehatan masyarakat dan kemampuan manajerial yang baik tanpa memedulikan latar belakang pendidikan.

 

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Simak Video Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Dalam Diskusi CISDI Sebelumnya

Dalam diskusi pakar “Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia” yang diselenggarakan oleh CISDI pada Jumat, 18 Desember 2020, Budi Gunadi yang kala itu masih menjadi Ketua Satgas PEN, mengakui bahwa kepemimpinan sektor kesehatan belum optimal.

“Sektor ekonomi bergerak cepat karena kami sudah mengalami tiga krisis ekonomi. Tetapi krisis ekonomi saat ini disebabkan oleh krisis kesehatan,” ujar Budi mengutip keterangan pers CISDI, Rabu (23/12/2020).

“Sehingga respons kebijakan yang diterapkan seharusnya berbeda dari respons kebijakan terhadap krisis ekonomi. Sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan (dalam merespons pandemi ini), bukan orang ekonomi,” tambahnya.

Sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional sejak 20 Juli 2020, Budi bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, intens melakukan diplomasi multilateral terkait pengadaan vaksin COVID-19.

Hasilnya, organisasi kesehatan dunia (WHO) menjanjikan Indonesia sebagai negara penerima vaksin bagi 23 persen populasi. Per 6 Desember 2020, Indonesia sudah menerima kloter pertama vaksin yang diproduksi oleh PT. Sinovac BioTech sebanyak 1,2 juta dosis.

Kloter kedua vaksin tersebut akan diterima sebanyak 1,8 juta dosis sementara 30 juta dosis akan dikirim dalam bentuk bahan baku curah di bulan Januari 2021.

Meskipun vaksin sudah masif digadang sebagai jalan keluar untuk menghentikan pandemi, umum diketahui bahwa vaksin tidak akan menjadi peluru perak dari segala kekacauan ini.

“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Menkes Budi bahwa sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan dalam penanganan pandemi dan Menkes harus bisa mengambil alih kepemimpinan secara nasional,” pungkas Olivia.

 

3 dari 3 halaman

Infografis Lonjakan Kasus COVID-19 dan Amarah Jokowi

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.