Kampanye Hemat Air, Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Kekeringan

BNPB juga telah menyampaikan surat edaran peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi bahaya kekeringan tertanggal 15 Oktober 2020.

Surat ini ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di empat wilayah administrasi tingkat provinsi. Keempat wilayah tersebut, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Dalam hadapi dampak bencana akibat kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan melakukan pemantauan sistem peringatan dini terkait kebakaran hutan dan lahan. Hal ini bisa dipantau melalui situs bmkg.go.id, modis-catalog.lapan.go.id, dan inarisk.bnpb.go.id.

Upaya pengecekan lapangan bisa didukung dengan dinas terkait. Pengecekan serta penyiapan sarana dan prasarana dapat disiapkan membantu pemadaman kebakaran.

“Pengkoordinasian kesiapan mekanisme tanggap darurat atau penanggulangan bersama dengan multipihak di daerah. Upaya-upaya penguatan kesiapsiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi di media elektronik serta informasi lainnya, termasuk memasang papan informasi pelarangan membakar hutan dan juga hukumannya,” tambahnya.

Lilik juga meminta daerah melakukan tindakan pencegahan pembakaran dan pemadaman dini. Hal tersebut sangat penting untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas dan kesulitan pengendalian pemadaman di lapangan.

Pemutakhiran dan simulasi rencana kontinjensi menghadapi bencana kekeringan dan karhutla perlu dilakukan.

"Terlebih dalam konteks situasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung di tengah masyarakat. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan rencana operasi dengan melibatkan multipihak, termasuk TNI dan Polri," ujar Lilik.

Beberapa langkah taktis dapat dilakukan, seperti penegakan hukum, pengaktifan pos komando dan penyiapan help desk atau call center.