80 Persen Warga Kabupaten Bandung Langgar Protokol Kesehatan

Corona di Jawa Barat, Ridwan Kamil — Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil didampingi Ketua TP PKK Provinsi Jabar Atalia Ridwan Kamil meninjau Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan serta Gereja Pantekosta di Indonesia Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (30/5/20). (sumber foto : Humas Pemprov Jabar)

Liputan6.com, Bandung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan kasus terbanyak pelanggaran protokol kesehatan. Dari 590 ribu kasus pelanggaran protokol kesehatan, mayoritas pelanggaran individu terjadi di Kabupaten Bandung.

“Saya agak kaget juga ya karena satu kabupaten mendominasi pelanggaran ke seluruh Jawa Barat. Jadi mohon diberitakan dan dievaluasi oleh media, terkait masyarakat di Kabupaten Bandung yang menyumbang pelanggaran pribadi terbesar,” ujar Ridwan dalam keterangan resmi daring, Bandung, Kamis, 3 September 2020.

Ridwan mengatakan hal itu sebanding dengan evaluasi peningkatan jumlah kasus positif paparan COVID-19 di seluruh Jawa Barat. Kapasitas di ruangan isolasi rumah sakit sekarang berada di angka 40 persenan, yang tadinya stabil di angka 30 persen.

Kenaikan jumlah kasus positif ini disebutkan Ridwan, dalam kurun waktu satu bulan terakhir. “Jadi AKB (adaptasi kebiasaan baru) ini, pemulihan ekonomi memang tidak bisa dihindari dan tidak kita duga. Tidak mungkin pergerakan dinormalisasi, terus kasus turun. Dari awal kita tidak melihat arahnya ke sana, yang kita harapkan adalah ekonomi jalan tapi naiknya itu dalam kategori terkendali lah,” ucap Ridwan.

2 dari 2 halaman

Peningkatan Kasus Klaster di Jabar

Ridwan menjelaskan kenaikan jumlah kasus paparan positif COVID-19 ini, didukung pula oleh kenaikan secara tren klaster yang baru ditemukan. Kasus klaster COVID-19 yang terakhir ditemukan adalah di Kabupaten Bekasi yaitu di perusahaan elektronik LG, perusahaan otomotif Suzuki dan satu industri properti real estate. Ridwan akan langsung bertemu dengan pemilik perusahaan properti real estate untuk memetakan paparan awal COVID-19 di lokasi tersebut.

“Ini problematikanya ada dimana. Walaupun dari laporan investigasi di lapangan sampai hari ini, kalau masuk ke industri itu ketat sekali prosedur dan cara kerjanya. Maka saya akan mengonfirmasi, jangan-jangan di tempat bermukimnya sepulang dari kerja yang memang kontrolnya ada di lingkungan perumahan, tidak seketat di tempat kerjanya,” kata Ridwan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji berusaha dengan segala terobosan inovasi, untuk mengejar cepatnya tracing dan testing dari seluruh potensi COVID-19. Salah satunya adalah adanya 29 Puskesmas yang sekarang juga menggunakan TCM atau tes cepat molekuler dan PCR jinjing.