Dekan FKUI: Penegakan Hukum Tak Maksimal, Urusan COVID-19 Tak Pernah Selesai

Sanksi Pelanggar PSBB — Seorang warga mengenakan rompi pelanggar PSBB akibat tidak mengenakan masker di area Pasar Kramat Jati, Jakarta, Rabu (17/6/2020). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Penegakan hukum dalam pelanggaran-pelanggaran yang terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dinilai belum maksimal.

Pernyataan ini disampaikan oleh praktisi kesehatan dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Ari Fahrial Syam saat ditanya mengenai seberapa efektif kampanye edukasi pencegahan COVID-19 yang terfokus pada penggunaan masker terlebih dahulu.

"Kampanye sekali jalan, tapi yang penting law enforcement," kata Ari saat dihubungi Health Liputan6.com pada Senin kemarin, ditulis Selasa (4/8/2020).

Ari mengatakan, pemerintah harusnya tak boleh tanggung-tanggung dalam menerapkan penindakan atau sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Kalau orang tidak pakai masker di tengah kerumunan dia membahayakan orang lain. Tangkap orang itu. Kenakan sanksi kalau tidak penjarakan. Kalau tidak, mesti tidak pernah selesai urusan ini."

Saksikan juga Video Menarik Berikut Ini

Guubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, umumkan rencana pemberlakuan denda bagi warga Jawa Barat yang tak kenakan masker di tempat umum. Rencananya aturan ini akan diberlakukan mulai 27 Juli.

2 dari 2 halaman

Kampanye Edukasi Harus Disertai Penegakan Hukum

FOTO: Kasus COVID-19 di Indonesia Terus Bertambah — Sejumlah warga mengenakan masker saat berada di Halte Transjakarta Harmoni, Jakarta, Jumat (17/7/2020). HIngga hari ini, infeksi COVID-19 di Indonesia telah mencapai 83.130 kasus atau bertambah 1.462 dari hari sebelumnya. (merdeka.com/Imam Buhori)

Ari memberikan contoh yang kerap ditemukan di masyarakat seperti warga yang dibiarkan pihak berwenang tanpa menggunakan masker di ruang publik. Hal ini bisa menjadi contoh yang dinilai tidak baik bagi orang lain.

"Jadi justru di sisi situ kredibilitas pemerintah dipertaruhkan. Ketika Presiden bolak-balik mengatakan pakai masker, ada orang tidak pakai di depan petugas didiamkan, itu artinya sama juga mencederai, kredibilitas pemerintah justru jatuh di situ."

Selain itu, Ari juga mengatakan hal lain yang harus ditindak adalah terkait dengan penyebaran hoaks. Ia mencontohkan adanya klaim terkait temuan obat herbal untuk sembuhkan COVID-19 yang baru-baru ini ramai.

Dengan tegas, Ari mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan klaim serta menyebarkannya ke publik harus ditindak.

"Penipuan kan itu. Jadi kasus-kasus seperti itu mesti ditindaklanjuti. Kasus-kasus hoaks, yang menyebarkan hoaks di masyarakat juga mesti (ditindak)," kata Ari

"Jadi kampanye edukasi ini harus diikuti dengan penegakan hukum. Kalau tidak kita cuma capek-capek doang ngomong."

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
virus corona
Virus Corona di Indonesia