Hari Ini, Gubernur Ridwan Kamil Akan Umumkan Aturan Pelanggaran Tertib Kesehatan

Rencananya, Kamil akan mengumumkan Pergub tersebut pada hari ini, Selasa, 28 Juli 2020. Menurut Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Jabar Eni Rohyani, aturan yang baru diteken Gubernur Ridwan, ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Eni menuturkan, penetapan regulasi juga berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

"UU 30 Tahun 2014 itu memang memungkinkan penerapan sanksi administrasi oleh kepala daerah yang dilakukan untuk menegakkan tertib penyelenggaraan pemerintahan," kata Eni.

Eni menjelaskan dalam pasal 13 Perda Nomor 13 Tahun 2018 tersebut, mengatur tentang sanksi administrasi yang diterapkan dalam pelanggaran tertib kesehatan. Dalam materinya terdapat seluruh hal soal pengaturannya.

Adanya Perda tersebut, Eni mengklaim terbitnya Pergub sudah kuat keberadaannya. Eni menyatakan, otoritasnya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Jabar terkait regulasi penerapan sanksi administrasi bagi masyarakat yang tidak pakai masker.

"Kabupaten dan kota menerapkan sanksi berdasarkan pedoman provinsi. Kabupaten dan kota pun menunggu regulasi karena akan mutatis mutandis dengan provinsi. Jadi, kabupaten dan kota akan adaptif," ucap Eni.

Eni mengaku, sanksi yang tercantum dalam regulasi merupakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebut Eni, berada dalam konteks administrasi.

Hal tersebut berbeda dengan denda pidana yang diterapkan atas pelanggaran ketentuan pidana. Sanksi administratif diterapkan secara bertahap, yakni sanksi ringan, sedang, dan berat.

"Teknis ada yang oleh provinsi, ada yang oleh kabupaten dan kota. Jadi kabupaten dan kota bisa menerapkan ini bersama-sama dengan provinsi. Atau provinsi sendiri melakukan dengan melibatkan Satpol PP, gugus tugas, dan perangkat daerah terkait yang menegakkan aturan," ujar Eni.