Kepala BKKBN Hasto Wardoyo: Peserta KB Menurun Selama Pandemi COVID-19

Oleh Giovani Dio Prasasti pada 29 Jun 2020, 14:00 WIB
Diperbarui 29 Jun 2020, 14:00 WIB
BKKBN
Perbesar
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melalui Pertemuan Daring Nasional di Jakarta berbicara soal alat kontrasepsi dan KB saat pandemi COVID-19, Selasa (14/4/2020). (Dok Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan peserta KB aktif maupun peserta KB baru yang ingin mendapatkan layanan keluarga berencana.

Dalam pembukaan peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2020, Hasto mengatakan, hal ini disebabkan berkurangnya kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan.

"Kita tahu kalau seandainya yang drop out itu 10 persen saja, saya ambil angka yang terendah saja, ketika akseptor KB itu angka terendahnya 28 juta maka 10 persennya itu adalah 2,8 juta," kata Hasto di Jakarta pada Senin (29/6/2020).

"Kalau drop out 10 persen 2,8 juta, kemudian hamil 15 persen di tiga bulan pertama, maka sudah sekitar 420 ribu. Inilah yang membuat kita tentu harus sedini mungkin dicegah jangan sampai tahun 2021, nanti ada kelahiran yang terlalu banyak membebani ekonomi negara, membebani BPJS, dan tentu membebani keluarga," Hasto Wardoyo melanjutkan.

 

2 dari 3 halaman

COVID-19, Terjadi Kehamilan yang Tidak Direncanakan

Hasto mengatakan, saat ini mereka juga tengah mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki akibat dampak dari pandemi COVID-19. Menurutnya, angka rata-rata nasional dari kehamilan yang tidak dikehendaki mencapai 17,5 persen.

"Setiap 100 orang, ada 17 yang kalau ditanya hamilnya tidak disengaja dan tidak direncanakan. Kalau seandainya pandemi naik, saya yakin lebih dari 17,5 persen," kata Hasto Wardoyo.

Menurut mantan bupati Kulon Progo ini di kota-kota besar pun angka kehamilan tak diinginkan masih terbilang tinggi. Di DKI Jakarta misalnya, setidaknya ada sekitar 26 persen kehamilan tidak direncanakan, selain itu di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sekitar 25 persen.

Hal inilah yang mendorong BKKBN melaksanakan pelayanan KB sejuta akseptor. Hasto mengatakan bahwa hal ini merupakan upaya mereka dalam menghadapi implikasi dari kondisi pandemi COVID-19, dimana terjadi pengurangan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan.

"Kondisi yang tidak normal sekarang ini, kondisi yang luar biasa, adanya pandemi COVID-19 harus disikapi dengan cara yang luar biasa," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Simak Video Menarik Berikut Ini

Lanjutkan Membaca ↓