Mendagri Tito Karnavian Dukung Pendataan Keluarga Tahun 2020

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, Pendataan Keluarga (PK) menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah untuk membuat basis data keluarga Indonesia bagi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia.

"PK menghasilkan data keluarga dan individu by name by address, yang menjadi sasaran intervensi program. Ini dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil,” jelasnya.

Sebelumnya, hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 tersimpan dalam Basis data Keluarga Indonesia (BDKI) dan dimutakhirkan setiap tahunnya. Hingga pada Desember 2019 terkumpul 64.046.907 kepala keluarga.

"Untuk terselenggaranya Pendataan Keluarga 2020 di setiap tingkatan wilayah, kami memerlukan dukungan kembali berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati serta Walikota tentang Pelaksanaan PK 2020 dan juga statement point," Hasto menerangkan.

Audiensi dalam rangka upaya BKKBN mendapatkan dukungan Kementerian Dalam Negeri terkait Pendataan Keluarga 2020 (PK2020) dan persiapan Prolegnas Rancangan Undang-undang Sistem Kependudukan dan Keluarga Nasional dihadiri jajaran BKKBN, yaitu Sekretaris Utama Nofrijal, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dwi Listyawardani, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga M Yani, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Rizal Damanik.