Iuran BPJS Naik, Pemda Bakal Sulit Capai Target PBI APBD

Iuran BPJS Kesehatan Naik — Petugas BPJS Kesehatan melayani warga di kawasan Matraman, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Kenaikan iuran BPJS Kesehatan rupanya berdampak pada capaian kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD. Pemerintah daerah dinilai akan memengaruhi besar anggaran yang harus dialokasikan, yang otomatis memperkecil alokasi anggaran lainnya.

"Dari kepesertaan PBI APBD sebenarnya tidak mengalami penurunan signifikan. Angkanya enggak sampai berapa ratus ribu kok," kata Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf saat dikonfirmasi di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ditulis Jumat (17/1/2020).

BPJS Kesehatan Harus Terima Sanksi bila Manfaatkan Dana Jaminan Sosial

Iqbal tidak menyebut secara pasti berapa jumlah kepesertaan PBI APBD yang turun setelah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2020. Data BPJS Kesehatan per 27 Desember 2019, jumlah PBI APBD sebanyak 38,8 juta.

Jumlah kepesertaan PBI APBD yang turun tentu memengaruhi Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan menyeluruh. Target UHC 95 persen akan sulit terwujud.

"Soal target UHC 95 persen itu kan bukan semata-mata dilihat dari jumlah kepesertaan. 95 persen itu tercapai ya dibantu pelaksanaan regulasinya. Kalau regulasi enggak dijalankan, nanti berpengaruh terhadap (jumlah) kepesertaan BPJS Kesehatan," lanjut Iqbal.

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Sebagian warga pontianak peserta BPJS rupanya merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS yang akan berlaku sebentar lagi. Mereka berbodong-bondong urus penurunan kelas.

2 dari 3 halaman

Tidak Boleh Turunkan Kepesertaan PBI APBD

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat melakukan pengecekan ke Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020), terutama verifikasi sidik jari layanan cuci darah untuk peserta JKN. (Dok Humas BPJS Kesehatan)

Koordinator BPJS Watch Timboel Situmorang menanggapi, PBI APBD yang berpotensi menurun jumlah kepesertaannya. Ini karena ada pemda menurunkan jumlah peserta PBI-nya.

"Pemda merasa berat dengan biaya PBI yang naik sebesar Rp42.000 (sebelumnya Rp23.000). Maka, pemerintah pusat harus bisa mencegah dan melarang pemda menurunka peserta PBI," ujarnya kepada Health Liputan6.com melalui pesan singkat.

"Pemda tidak boleh menurunkan jumlah PBI APBD hanya karena alasan kenaikan iuran PBI."

3 dari 3 halaman

Wajib Dukung Program JKN

Jaman Now Nggak Punya JKN-KIS?? — Segera daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kesehatan merupakan Urusan Pemerintah Konkuren dan spesifikasi urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dan sejak 2016, JKN sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional yang menurut undang-undang tersebut seluruh pemda wajib mendukungnya.

"Atas dasar itu pemda tidak boleh dengan sesuka hati menurunkan jumlah PBI APBD hanya karena takut beban APBD semakin berat menanggung iuran PBI APBD," tutup Timboel.

BPJS Kesehatan
Perusahaan
BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BPJS Kesehatan
APBD
Sistem Operasi
APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disetujui oleh DPR.
Lihat Selengkapnya
APBD
Iuran BPJS
Iuran BPJS Kesehatan
Iuran BPJS naik
Penerima Bantuan Iuran