Bimbingan Pranikah Tangkal Lahirnya Keluarga Miskin Baru

Data juga mencatat, pernikahan yang ditangani Kantor Urusan Agama (KUA) sekitar 1.900.000 pernikahan per tahun. Jika ditambah dari luar KUA, menurut catatan sipil, sekitar 2.500.000 pernikahan.

Dari jumlah di atas diperkirakan ada 10 persen berpotensi menjadi keluarga miskin baru atau sekitar 250.000 keluarga.

Oleh karena itu perlu ada penguatan program bimbingan pranikah yang melibatkan kementerian terkait, salah satunya Kementerian Agama.

Diharapkan Kementerian Agama menjadikan bimbingan pranikah sebagai program tersendiri dengan alokasi anggaran khusus. Tidak lagi mengandalkan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berasal dari calon pengantin. 

“Kalau nanti ada anggaran tersendiri saya senang sekali, saya sangat mendukung. Nanti Kemenag bisa jadi leading sektor di samping memberikan bimbingan keagamaan. Tentu saja, kami akan melibatkan LSM-LSM yang selama ini sudah lebih dulu menyelenggarakan bimbingan pranikah,” imbuh Muhadjir.

Menuju penguatan program bimbingan pranikah, pemerintah juga akan berupaya menyiapkan kartu pra kerja, khususnya bagi calon pasangan pengantin yang belum memiliki pekerjaan. Nantinya, calon pasangan tersebut dibekali kursus keterampilan melalui lembaga pelatihan yang siap menyalurkan lapangan pekerjaan. 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menegaskan bahwa  program bimbingan pranikah bukanlah hal baru. Namun, proses pemantapan materi penguatan bimbingan pranikah saat ini sedang disusun kembali dengan sebaik-baiknya. 

Ketua Pengurus Nasional PKBI Ichsan Malik ikut bersuara. Pentingnya bimbingan pranikah untuk membekali calon pasangan pengantin soal pengetahuan dan pemahaman menciptakan generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. 

“Salah satu yang harus menjadi fokus adalah remaja. Pemerintah harus memiliki terobosan-terobosan yang melibatkan remaja. Agar ke depan mereka bisa menjadi pelopor kemajuan bangsa,” pungkasnya.