Sukses

Kunker ke Cilegon, Jokowi Sidak Layanan BPJS Kesehatan

Jokowi ingin tahu tentang penggunaan serta pelayanan kepada pemegang kartu JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Liputan6.com, Cilegon Dalam kunjunan kerja di Cilegon, Banten, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon. Jokowi ingin tahu tentang penggunaan serta pelayanan pemegang kartu JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

"Saya ingin memastikan apakah yang berada di (ruang perawatan) kelas III itu BPJS. Hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS. Memang sama seperti rumah sakit yang lain," kata Jokowi di RSUD Kota Cilegon, Jumat (6/12/2019) pagi.

Dalam sidak itu, pengguna layanan RSUD Kota Cilegon sekitar 70-80 persen itu PBI (Penerima Bantuan Iuran). Sisanya, sekitar 20 persen merupakan peserta di luar PBI alias bayar sendiri.

Jokowi juga sempat menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang perawatan pasien kelas III. Pria 58 tahun ini sempat berbincang dengan sejumlah pasien yang sedang dirawat.

Berdasarkan pengamatan dan perbincangannya dengan para pasien di RSUD Kota Cilegon, RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung dan RSUD Ahmad Sopyan Subang, secara garis besar tidak mengalami kendala mengenai layanan pengguna kartu JKN dari BPJS Kesehatan. 

"Pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira memang ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi intinya kalau keluhan pelayanan (BPJS Kesehatan) di tiga rumah sakit itu saya enggak mendengar," tutur Jokowi dalam rilis yang diterima dari Sekretariat Presiden.  

Saksikan juga video menarik berikut:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sekitar 60 Persen Peserta JKN Ditanggung Negara

Berbicara mengenai kepesertaan JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Kurang lebih sebanyak 133 juta peserta atau sekitar 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan ditanggung oleh negara. Baik dari APBN maupun APBD.

Dengan proporsi kepesertaan dan pembiayaan tersebut, kata Jokowi, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan defisit yang saat ini tengah dialami.

Pekerjaan berat mengatasi defisit itu nampaknya sudah ada jalan terang. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah memiliki jurus mengatasi defisit. 

"Itu yang mau kita atasi di empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di rapat terbatas kemarin bahwa tahun depan sudah ketemu jurusnya. Nanti tanyakan ke Menkes," tutur Jokowi. 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Presiden Jokowi hibur anak-anak dengan atraksi sulap di peringatan Hari Anak Nasional, di Pekanbaru, Riau.
    Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014

    Jokowi

  • BPJS Kesehatan merupakan salah satu badan hukum yang bertugas menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

    BPJS Kesehatan