PKJS-UI: Gambar Peringatan Kesehatan pada Bungkus Rokok Harus Diperbesar

Bungkus Baru Rokok Menyeramkan — Selasa (24/6/14), semua produk rokok wajib mencantumkan peringatan Bahaya Merokok Bagi kesehatan dengan gambar yang menyeramkan pada rokok, Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) menyebut, salah satu pengendalian konsumsi rokok dapat dilakukan melalui penerapan peringatan kesehatan bergambar (pictorial health warnings/PHW) pada bungkus rokok. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Peringatan gambar kesehatan tersebut sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok. Efek positif dapat mendorong perokok perlahan-lahan berhenti merokok.

Rokok Elektrik Bikin Organ Rusak Parah, Remaja di AS Jalani Transplantasi Paru Ganda

"Beberapa studi menunjukkan, PHW mampu mencegah perilaku merokok dan mampu mendorong keinginan seseorang untuk berhenti merokok. Ada salah satu studi yang dilakukan Ratih dan Susanna, yang mana PHW terbukti lebih efektif dibandingkan peringatan dalam bentuk tulisan saja," jelas Ketua PKJS-UI, Aryana Satrya dalam keterangan tertulis kepada Health Liputan6.com, ditulis Senin (18/11/2019).

"Penelitian itu dipublikasikan di jurnal BMC Public Health pada tahun 2018. Studinya juga mendukung ukuran PHW diperbesar agar lebih efektif mencegah perilaku merokok dan mengendalikan konsumsi rokok."

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Pemerintah diminta mempertimbangkan secara matang terkait wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu ‎per bungkus. Sebab, kenaikan harga ini bukan hanya mengancam industri rokok, tetapi juga para pekerjanya serta petani tembakau.

2 dari 2 halaman

Ukuran Gambar Harus Diperbesar

PKJS-UI memandang revisi PP 109/12 memang perlu dilakukan. Ini karena ukuran PHW sendiri masih harus diperbesar. Selain itu, PKJS-UI juga mendorong pemerintah memperbarui gambar-gambar PHW.

"Ya, agar terus menstimulasi orang yang melihat tentang berbagai dampak yang ditimbulkan akibat merokok. Kami senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian tembakau. Upaya pengendalian tembakau sangat terang dan jelas sesuai dengan amanat UUD 1945," Aryana menerangkan.

PKJS-UI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas upaya-upaya pengendalian tembakau, terutama rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) 109 Tahun 2012.

Upaya ini sejalan dengan Undang Undang Dasar 1945, yang mana setiap warga negara memiliki hak untuk hidup layak, hidup sehat, serta tumbuh dan berkembang di lingkungan yang mendukung.

Oleh karena itu, PKJS-UI memandang, upaya pengendalian tembakau yang dituangkan dalam bentuk kebijakan menjadi bukti bahwa negara berupaya menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.