Kepala BKKBN: IPK Siap Diterapkan pada Januari 2020

Oleh Liputan6.com pada 06 Nov 2019, 06:00 WIB
BKKBN

Liputan6.com, Jakarta Tahun ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan tolok ukur yang berbeda guna mengukur standar hidup di Indonesia. BKKBN telah merancang Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), menggantikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal itu disampaikan oleh Kepala BKKBN Hasto Wadoyo, Selasa (5/11/2019) di Jakarta.

"IPK sudah selesai kita rancang. Desember akan kita tetapkan, dan januari akan kita gunakan," ucap Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11/2019).

Hasto menjelaskan, berkaitan dengan salah satu pilar BKKBN yaitu pembangunan keluarga, IPK akhirnya dirancang. IPK sendiri merupakan tolak ukur yang akan dijadikan penentu dari ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan pada suatu keluarga.

"Pilar kita kan cuma tiga yaitu kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga. Jadi, di pembangunan keluarga ini kalau gak ada indikator pembangunannya kan repot juga. Nah, makanya harus diukur lewat IPK," ucap Hasto.

IPK menjadi penting karena unit analisis terkecil yang bisa digunakan untuk mengukur standar hidup yang baik adalah keluarga. Indikator yang digunakan nantinya juga akan melihat berbagai aspek.

"Seperti indikator tenteram itu kita masukan fungsi-fungsi dalam kelurga, mandiri itu dilihat dari bidang ekonomi dan kesehatan, kalau bahagia soal kesejahteraan," jelas Hasto Wardoyo.

Hasto berharap, IPK bisa digunakan untuk membuat diagnosis di tingkat keluarga. Karena indikator IPK bisa digunakan untuk menyusun strategi dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Serta, bisa langsung melihat akar masalah dalam pembangunan keluarga.

 

2 of 2

Negara pertama yang memiliki IPK

Hasto juga mengungkapkan, selama ini belum ada satu negara pun yang menetapkan IPK. BKKBN menargetkan IPK berada pada angka 50,3 pada tahun 2020.

Selain dapat digunakan sebagai tolok ukur dari sebuah keluarga, IPK bisa mengukur bagaimana ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Indonesia, yang nantinya bisa menjadi indikator pembangunan pemerintah.

Hingga saat ini, BKKBN telah melakukan uji coba IPK pada 1.000 kepala keluarga. Uji coba ini dilakukan untuk melihat masalah yang terjadi di lapangan sebelum di uji lebih luas lagi ke publik pada 2020.

 

Penulis: Diviya Agatha

Lanjutkan Membaca ↓