IDI Ungkap Solusi Pemerataan Dokter Spesialis di Indonesia

Daeng menegaskan, bila pemerataan dokter spesialis diberikan lewat program beasiswa, maka cara ini bersifat sukarela. Ketika dia diterima beasiswa, ada perjanjian untuk ditempatkan di suatu daerah pelosok.

"Kalau ada perjanjian kan tidak bersifat mewajibkan. Itu sukarela antara (siapa) yang dibiayai dan pemerintah atau lembaga lain yang mengeluarkan biaya program beasiswanya untuk ditempatkan di daerah-daerah yang kosong (dokter spesialis)," tegasnya.

Usulan IDI soal beasiswa dokter spesialis secara resmi dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan setelah Mahkamah Agung membatalkan resmi program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) melalui peraturan MA Nomor 25 P/HUM/2018 pada Selasa (18/12/2018).

Adanya peraturan tersebut tidak lagi membuat dokter spesialis wajib bertugas ke pelosok. Sebagai gantinya, program dokter spesialis tetap berjalan, yang kini bernama program Pendayagunaan Dokter Spesialis.